Gemapos.ID (Jakarta) Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah tetap cermat dan sangat berhati-hati terkait pelebaran defisit APBN.
Karena, angka ini sudah dibahas bersama DPR. "Jangan tiba-tiba sepihak dilakukan perubahan di luar rentang yang sudah disepakati," katanya di Jakarta pada Jumat (31/7/2020).
Apalagi, pelebaran defisit ini berhubungan dengan utang yang akan menjadi beban generasi ke depan. Jadi, hal ini mesti mempertimbangkan aspek kebermanfaatan, efisiensi dan efektivitasnya.
Rapat Paripurna DPR terakhir, Pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka asumsi makro untuk RAPBN 2021.
Rentang yang disepakati untuk defisit anggaran sekitar 3,21%-4,17% terhadap PDB dan rasio utang sekitar 37,64%-38,5% terhadap PDB.
"Ini sudah dibahas cukup mendalam dan mempertimbangkan kebutuhan untuk pemulihan ekonomi yang memadai, sehingga secara umum seharusnya sudah memadai dan jangan sepihak diubah," katanya.
Utang yang besar akan membebani APBN dalam jangka panjang karena beban bunganya akan sangat berat.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menaikkan defisit anggaran dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2021 menjadi 5,2% terhadap PDB.
Kebijakan ini untuk mendukung pembiayaan program prioritas, termasuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Presiden memutuskan kita akan memperlebar defisit jadi 5,2% Produk Domestik Bruto (PDB). Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal yg sudah disepakati dengan DPR, lebih tinggi dari 4,7 persen,” jelasnya dalam konferensi pers secara daring usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (28/7/2020).
Defisit anggaran 5,2% dari PDB pada 2021 lebih tinggi dari kesepakatan awal dan proyeksi antara pemerintah dan DPR.
Padahal, pemerintah dan DPR telah menetapkan defisit RAPBN 2021 sebesar 4,17%. Namun anggota dewan melihat terdapat indikasi kenaikan defisit menjadi 4,7% PDB karena masih tekanan yang tinggi dari pandemi Covid-19.
“Dengan defisit 5,2 persen PDB pada 2021, maka kita akan memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun yang Bapak Presiden setujui akan menetapkan prioritas-prioritas belanjanya,” tukasnya.
Beberapa program prioritas pada 2021 adalah ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang dilengkapi infrastruktur yang memadai, transformasi digital di seluruh Tanah Air.
Kemudian, pengembangan sektor pendidikan dan kapasitas layanan kesehatan untuk menangani Covid-19 pasca-2020 termasuk anggaran untuk memperoleh vaksin tersebut (adm)
