Gemapos.ID (Jakarta) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan dipimpin oleh figur profesional dari nonpartai. Kebijakan ini untuk mengatasi masalah nelayan, pembangunan, dan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan.
"Sudah saatnya KKP dipimpin oleh seorang yang memiliki integritas pribadi yang kuat, bermoral, profesional, berani, bukan berasal dari partai serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," kata Ketua Bidang Kerjasama Luar Negeri DPP HNSI Bisman Nababan di Jakarta pada Sabtu (28/11/2020).
Saat ini masih banyak masalah yang dihadapi di sektor kelautan dan perikanan seperti kesejahteraan nelayan dan peningkatan devisa yang masih rendah yaitu hanya 3,26% dari total devisa Indonesia.
Nelayan belum sejahtera, makmur, dan mampu memanfaatkan potensi laut di Indonesia. Karena, Hal ini belum memperoleh dukungan pemerintah, kemampuan dan teknologi yang memadai dalam menangkap ikan.
Padahal, nelayan juga dapat sebagai mata dan telinga bagi aparat penegak hukum untuk melaporkan kegiatan ilegal fishing dan tindakan pelanggaran hukum lainnya di perairan Indonesia yang masih marak.
Undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan kelautan dan perikanan di Indonesia juga belum memberikan kesejahteraan nelayan dan berpengaruh bagi peningkatan devisa.
"Hal ini terjadi mungkin karena undang-undang dan peraturan itu tidak dijalankan dengan sesungguhnya oleh pihak terkait dan tidak ada pengawasan terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan terkait," ujarnya.
Persoalan birokrasi juga menjadi sorotan karena proses perizinan yang menghambat hingga berbulan-bulan atau masalah surat izin kedaluwarsa yang mencegah nelayan untuk menangkap ikan.
Sebelumnya, Sekjen KKP Antam Novambar menyatakan Edhy Prabowo telah mengajukan dan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Presiden Joko Widodo.
Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka penerima suap dalam kasus perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Saat ini, KKP dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim. (mau)
