Gemapos.,ID (Jakarta) - Tim Kuasa Hukum Jhoni Allen menanti sikap Pengadilan Negeri (PN) Jakpus atas aduan perubahan pemeriksaan perkara dari perdata umum ke perdata khusus partai politik (parpol).
Hal ini sebagai rujukan mereka untuk menghadiri sidang gugatan pemecatan kliennya dari Partai Demokrat di PN Jakpus pada 31 Maret 2021.
“Kami ragu-ragu dengan majelis hakim sekarang. Kami sudah diperlakukan tidak adil. Ini sudah kami anggap majelis (hakim) tidak profesional,” kata Anggota Tim Kuasa Hukum Jhoni Allen, Slamet Hasan pada Jumat (26/3/2021).
Sidang gugatan pemecatan Jhoni Allen dari Anggota Partai Demokrat pada 31 Maret 2021 akan mengagendakan untuk mendengarkan jawaban dari para tergugat.
Mereka adalah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
Selain itu Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Ketiga orang ini diwakilkan kuasa hukum DPP Partai Demokrat membacakan jawaban tersebut.
Sebelumnya, Anggota Tim Kuasa Hukum Jhoni Allen, Slamet Hasan mengajukan pengaduan protes keberatan ke PN Jakpus pada Jumat, 26 Maret 2021.
Tindakan hukum ini akibat terjadi perubahan jenis gugatan dari perdata umum menjadi perdata khusus partai politik yang tidak sesuai prosedur dan dilakukan oleh penggugat.
“Kami datang ke PN Jakarta Pusat bermaksud mengajukan pengaduan protes keberatan atas sikap Majelis Hakim yang memeriksa perkara (nomor) 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. [...] Gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum. Itu kami ajukan di e-court (sistem pendaftaran gugatan secara elektronik) pada 1 Maret 2021,” ujarnya
Slamet didampingi oleh dua anggota tim kuasa hukum lainnya yaitu Andi Saputro dan Guntur F. Prisanto.
Perubahan ini diketahui satu hari setelah persidangan pada Kamis, 25 Maret 2021 oleh pihak kuasa hukum Jhoni Allen. Pihak kuasa hukum memperoleh pemberitahuan dari pengadilan (e-court) bahwa nomor perkara itu berganti jadi 135/pdt.sus-parpol/2021.
Kode pdt.sus berarti gugatan pemecatan Jhoni Allen dari Partai Demokrat yang diajukan dirinya akan diperiksa sebagai kasus perdata khusus sengketa partai politik oleh majelis hakim.
“Kami keberatan dengan majelis hakim yang memaksakan untuk memeriksa dengan mekanisme sengketa partai politik,” ujarnya.
