Kritik DPR atas Perkembangan Proyek Kereta Api Cepat

Herman Khaeron
Herman Khaeron
Gemapos.ID (Jakarta) - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta audit investigasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini akibat laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun. "Proyek tersebut segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat," katanya pada Minggu (26/9/2021). Walaupun, DPR belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui Kereta Api Indonesia. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Hal ini supaya dapat clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance. Namun, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur. Proyek kereta cepat diharapkan bisa beroperasi pada 2023. sehingga ini tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan. "Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat," katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73% yang akan diuji coba pada akhir 2022. Proyek  itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta. Hal ini bisa menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi. "Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan menyertakan transfer teknologi ke tenaga kerja domestik," tuturnya.