Gemapos.ID (Jakarta) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan sistem peringatan dini tidak akan efektif jika hanya dilakukan satu lembaga saja. Jadi, hal ini harus dioperasikan dengan kolaborasi holistik, terintegrasi, dan kontinyu oleh berbagai pihak/lembaga dari pusat hingga ke daerah.
“Sistem Peringatan Dini ini terdiri dari bagian Hulu dan bagian Hilir. Bagian Hulu dikoordinasikan oleh BMKG di Pusat,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati pada Senin (20/9/2021).
Apalagi ini sesuai Perpres No 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami (InaTEWS).
Selain itu fokus hal teknis untuk menangani monitoring dan processing data, analisis/modelling dan diseminasi informasi ke BNPB, TNI, Polri dan media, serta terutama ke Pemerintah Daerah/BPBD,
Untuk bagian hilir, dikoordinasikan oleh BNPB dengan fokus meneruskan informasi BMKG yang sudah diterima BPBD atau Pusdalops. Ke,mudian, BPBD menyebarkan ke warga masyarakat yang terdampak di Hilir.
Sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya memperkuat sistem peringatan dini gempa dan tsunami seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota yang belum beroperasi 24 jam 7 hari.
Hal ini berakibat pesan peringatan dini yang dikirim oleh BMKG pusat ke pemerintah daerah (BPBD) tidak tersebar luas secara massif ke masyarakat.
Padahal, tidak jarang kejadian bencana alam diluar jam kerja kantor yakni habis magrib, dini hari, atau saat akhir pekan,
“Jadi, idealnya memang BPBD beroperasi full selama 7 hari 24 jam, sesuai dengan amanah di dalam Perpres No 93 Tahun 2019, agar pesan peringatan dini dari BMKG tidak terputus di tengah jalan,” tuturnya.
