Korupsi Hambat Investasi di Indonesia

mulyanto pks
mulyanto pks
Gemapos.ID (Jakarta) Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) pengembangan investasi di Indonesia terhambat korupsi dan birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Jadi, masalah ini adalah bukan regulasi perizinan dan pesangon tenaga kerja nasional. "Bank Dunia juga menyatakan demikian," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri, dan Pembangunan, Mulyanto di Jakarta pada Rabu (12/8/2020). Bank Dunia berpendapat kegiatan usaha terhambat oleh perizinan,  bukan regulasi, melainkan oleh korupsi dan proses administrasi perizinan yang rumit. Dengan demikian pemerintah harus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Bukan sekadar melalui pendekatan menerbitkan RUU Omnibus Law Ciptaker yang justru melemahkan jaminan sosial tenaga kerja serta kembali mendorong sistem yang sentralistik. "Pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja berpotensi memperlemah perlindungan terhadap tenaga kerja dan menimbulkan ketimpangan yang pada gilirannya akan menurunkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja nasional," ujarnya. (moc)