Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan sejumlah pihak tertentu memiliki informasi nomor induk kependudukan (NIK) dan tanggal vaksinasi Covid-19 kepunyaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Hal ini untuk mengakses sertifikat vaksinasi tersebut. "Ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait. Bukan kebocoran data," kata Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi pada Minggu (5/9/2021).Dengan demikian, kebocoran data pribadi tidak dialaminya dari aplikasi PeduliLindungi. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
Data pribadi semua masyarakat Indonesia dijamin aman sesuai undang-undang.
Apalagi, aplikasi PeduliLindungi juga telah melewati proses information technology (IT) security assessment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menyinggung dugaan jual beli sertifikat vaksin ilegal yang terkoneksi dengan sistem PCare dan aplikasi PeduliLindungi, ujar Nadia, Polda Metro Jaya menetapkan seorang staf tata usaha kantor kelurahan di Jakarta Utara (Jakut).Dia mengakses ke sistem aplikasi PCare sehingga dapat membuat sertifikat vaksin, yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi. Hal itu dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa perlu melakukan vaksinasi."Kami sangat mengapresiasi pihak Polda Metro Jaya yang telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembuat dan penjual sertifikat vaksin Covid-19 ilegal yang terkoneksi dengan PeduliLindungi," tuturnya.Nadia juga mengklarifikasi terkait kesimpangsiuran informasi tentang rencana pemerintah menutup data pejabat publik di aplikasi PeduliLindungi.Penutupan data pejabat publik bukan berarti pemerintah tidak menjaga keamanan data masyarakat di aplikasi PeduliLindungi."Pemerintah akan senantiasa menjamin keamanan data pribadi seluruh masyarakat Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku," ucapnya.
