Pemerintah dan DPR tidak bergeming dengan ancaman pembentukan klaster baru penyebaran Covid-19 dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember 2020.
Mereka berdalih itu dapat dihindari dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 secara ketat. Padahal, mayoritas masyarakat dikhawatirkan tidak disiplin menjalankannya.
Buktinya, pada kehidupan sehari-hari saja mereka tidak melakukan prokes Covid-19 secara ketat. Hal ini terlihat tidak menggunakan masker dan berkerumun di kelompoknya.bah
Kalaupun seseorang menggunakan masker, tapi ini tidak dilakukan secara benar. Bahkan, masker yang digunakan tidak terdiri tiga lapis.
Sejak awal memang selalu berubah pemakaian masker dari hanya orang sakit yang menggnakan hingga orang biasa juga memakainya berlanjut pemakaian masker tiga lapis. Apalagi, pejabah tidak memberikan contoh sekaligus mengajak penggunaan masker berakibat masyarakat menilai Covid-19 bukan sesuatu yang berbahaya.
Bahkan, keberadaan ujicoba vaksin dan anti Covid-19 membuat masyarakat mengganggap penyakit akan segera mudah disembuhkan. Padahal, itu baru dipridukasi awal tahun depan dan distribusikan pada pertengahan tahun/
Kembali ke Pilkada Serentak 2020 kegusaran sebagian orang akan timbul klaster baru penyebaran Covid-19 tidak heran. Hal ini didassarkan bagaimana petinggi partai politik (parpol_ malahan pimpinan lembaga wakil rakyat mengadakan kendurian dengan menggelar acara dandutan bagi masyarakat sekitar.
Padahal, kerumnnan sulit dihindari dari acara hiburan di perkampungan yang haus pentas seni. Selama acara berlangsung tidak sedikitpun menjalankan prokes Covid-19.
Untung aparat kepolisian bersikap tegas dengan memproses hukum pelanggaran prokes Covid-19 tanpa rasa sungkan lantaran dia pimpinan parpol sekaligus pimpinan wakil rakyat setempat. Langkah ini diharapkan menimbulkan efek jera bagi yang nekad melakukannya.
Kenekadan pemerintah dan DPR menggelar Pilkada Serentak 2020 dengan alasan menjaga kelangsungan kepemimpinan di daerah kurang masuk akal, karena siapapun pemimpinnya kalau tidak punya agenda jelas penanganan Covid-19 situasi memburuk.
Apalagi kandidat yang maju hanya berlatarbelakang politisi yang kebelet duduk dikursi ingin mencari keuntungan pribadi dibandingkan publik. Mereka akan mengedepankan bagaimana ongkos politiknya yang telah dikeluarkan kembali ketimbang mengurangi penyebaran Covid-19.\
Mereka akan mengesampingkan penanganan kesehatan, tetapi mendahulukan ekonomi lantaran ini akan memberikan upeti kepadanya. Mereka akan mengakomodasi bisnis-bisnis yang menguntungkannya.
Kalau alasan ekonomi yang dipakai pemerintah melakukan Pilkada Serentak 2020, berapa sih yang dapat diputar kepada rakyat, Dulu setiap hajatan pemilu kandidat membutuhkan pernak-perniknya seperti bendera, kaos, dan kendaraan sewaan.
Sekarang itu mungkin tidak dijalankan para kandidat, sebab kampanye dilakukan secara virtual. Rapat akbar tidak bisa dilakukannya terkait penerapan prokes Covid-19/
Jika pembenaran Pilkada Serentak 2020 mesti dilakukan awal Desember 2020 lantaran ketidakpastian kapan Covid-19. Lah pemerintah sudah menargetkan pertengahan 2021 atau awal 2022 ekonomi akan bangkit akibat sudah tersedia vaksin dan obat antiCovid guna mengurangi pandemi Covid-19.
Dengan demikian, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 dilakukan pemerintah lantaran ingin tetap memperoleh legitimasi dari parpol yang selalu haus kekuasaan. Padahal, dia dipilih oleh rakyat, sedangkan parpol hanya menfasilitasi dan mengamini saja.
Malahan, mereka cenderung menyandera berbagai kebijakan untuk hanya dilakukan guna menguntungkannya. Karena, mereka mengklaim berjasa atas terpilihnya pemerintah.
Pemerintah dan DPR masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan kembali penjadwalan ulang Pilkada 2020. Kemudian, mereka memfokuskan penanganan pandemi Covid-19 segera berakhir.
Kalau masyarakat sehat, apapun kegiatan yang akan digulirkan pemerintah tidak hanya memperoleh dukungan rakyat. Namun, itu akan mensejahterakan rakyat bukan semakin menyengsarakan rakyat yang sedang berjuang akan kehidupannya. (mam)
