Gemapos.ID (Jakarta) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengingatkan bahwa ketahanan pangan dapat disebut sebagai prioritas utama selain kesehatan publik, ketika terjadi bencana seperti pandemi COVID-19.
"PascaCOVID-19 menjadi momentum untuk mengubah paradigma ketahanan pangan Indonesia supaya mengikuti paradigma ketahanan pangan internasional yang dicanangkan Food and Agriculture Organization (FAO)," kata Felippa Ann Amanta di Jakarta, Kamis.
Felippa memaparkan paradigma ketahanan pangan yang selaras dengan FAO adalah setiap orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi kepada pangan yang cukup, aman, dan bergizi, untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan yang mereka butuhkan.
Terkait dengan pandemi kali ini, Felippa mengapresiasi pemerintah telah menanggapi krisis ini dengan membebaskan persyaratan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) untuk bawang putih dan bawang bombai secara temporer, sebagai upaya menstabilkan harga.
"Krisis pangan ini akan menyadarkan masyarakat bahwa Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Hal ini mempertimbangkan realita pertanian Indonesia yang memiliki berbagai macam tantangan, seperti lahan yang tidak mencukupi, iklim yang tidak tepat untuk menanam beberapa komoditas, dan berbagai macam tantangan pertanian lain," ucapnya.
Ia berpendapat bahwa aktivitas impor makanan masih diperlukan untuk memberi akses fisik dan ekonomi bagi semua orang, terutama orang-orang di bawah garis kemiskinan. (ANT/AAN)
