Gemapos.ID (Jakarta) - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai kebijakan kontroversial dilakukan oleh menteri-menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Contohnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengurusi 'food estate' (pangan), sedangkan Kementerian Pertanian (Kementan) mengurusi obat-obatan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengurusi Corona Virus Disease 2019/Covid-19 (Virus Korona).
"Ketidakjelasan ini melahirkan kebijakan yang kontroversial yang berpotensi mengganggu konsentrasi penanganan pandemi Covid-19,"kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan di Jakarra pada Senin (31/8/2020).
Kementan diminta menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) yakni pendistribusian pangan, stabilisasi harga pangan, dan menjamin stok pangan. Kinerja kementerian ini disorot masyarakat akibat masalah kesehatan seperti kalung eucalyptus dan tanaman ganja sebagai tanaman obat.
"Sebaiknya Kementan fokus pada tupoksinya untuk menghadirkan pangan yang dapat diakses oleh rakyat Indonesia, diversifikasi pangan terutama di masa Pandemi Covid-19," ujarnya.
Food estate sebagai salah satu bidang yang bisa dikerjakan Kementan justru dikerjakan oleh Kemhan. Kementerian ini semestinya mengurus pertahanan negara.
Begitupula Kementerian BUMN tidak fokus menangani bidang usaha pemerintah, tapi kementerian ini menangani Covid-19.
"Kerja sama lintas lembaga dan kementerian memang harus dilakukan, tetapi pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya," ucapnya.
Dengan begitu Presiden Jokowi diminta mengembalikan tupoksi kementerian masing-masing. Sebab, pekerjaan kementerian tidak sesuai dengan tupoksi kelembagaan akan berakibat kinerja pemerintah tidak optimal.
“Memang harus diakui bahwa setiap pekerjaan itu memiliki irisan dengan beberapa lembaga, tetapi penentuan 'leading sector' mesti diserahkan kepada lembaga yang memiliki tupoksi sama dengan pekerjaan tersebut," jelasnya. (din)
