Kartu Calon Pengantin Diklaim Kurangi Keluarga Miskin
oleh
Editor Gemapos
05 March 2021 19:01
La Nyalla Mahmud Mattalitti
Gemapos.ID (Jakarta) -Pemerintah segera merealisasikan peluncuran program Kartu Prakerja Calon Pengantin sebagai salah satu program pengentasan kemisikinan pada 2021 bagi calon pengantin yang ingin menikah,
Jadi, setelah menikah mereka mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik, sehingga tak lahir sebagai keluarga miskin baru
Program Kartu Prakerja Calon Pengantin hanya merupakan bantuan sebagai stimulus untuk menyiapkan diri dalam mengarungi kehidupan baru.
"Program ini hanya pemantik bagi pemegang kartu tersebut untuk mendapat pekerjaan dan jenis usaha yang diminatinya," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta pada Jumat (5/3/2021),
Setelah mendapatkan bekal dari program Kartu Prakerja Calon Pengantin dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengurangi angka kemiskinan.
Pemerintah juga diminta memberikan pengetahuan reproduksi kepada calon pengantin, pemahaman agama serta pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah secara serius.
"Kita pernah tahu ada program kursus bimbingan calon pengantin sepertinya program tersebut menguap begitu saja," ucapnya.
Kementerian/lembaga sedang mengupayakan percepatan implementasi program Kartu Prakerja Calon Pengantin pada 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemunculan keluarga miskin baru.
Data jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau naik 0,56% dibandingkan September 2019 dari 9,22% atau 24,79 juta orang. Jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 138,22 juta orang dengan jumlah pengangguran 9,77 juta orang.
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri mengatakan kartu prakerja ini diharapkan menjadi solusi mencegah kemunculan keluarga miskin baru.
Kementerian/lembaga terkait diminta segera menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mempercepat implementasi program kartu prakerja bagi calon pengantin. Hal ini termasuk berbagai peraturan untuk menjadi payung hukum program tersebut beserta prosedur teknis secara daring dan luring.
