Gemapos.ID (Jakarta) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis laporan tahunan program kerja Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2020. Laporan ini berjudul 'Laporan Tahunan 2020 Bangkit Untuk Indonesia Maju'.
“Laporan ini memberikan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi Presiden," tulis KSP pada Selasa (20/10/2020).
KSP mengakui pandemi Covid-19 mempengaruhi program kerja dan rencana Joko Widodo (Jokowi). Namun, ini diklaim tidak mengabaikan janji-janjinya kepada rakyat Indonesia.
"Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur," ujarnya.
Jokowi hanya melakukan refocusing dan realokasi anggaran guna memprioritaskan program dan penanganan di berbagai bidang. Bidang-bidang yang dimaksud adalah kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk UMKM dan koperasi.
KSP membagi dua laporan yakni 'Kolaborasi Hadapi Pandemi' dan 'Pulih dan Bergerak Maju'. Kolabirasi Hadap Pandemi menjelaskan perkembangan dan penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Pemerintah menyiapkan ketersediaan alat tes dan melakukan pelacakan sekaligus memastikan ketersediaan rumah sakit dan kesiapan tenaga medis," ucapnya.
Bagian 'Pulih dan Bergerak Maju' memuat bab bertajuk Kerja Keras Membajak Krisis', Laporan ini membahas kerja keras pemerintah mencapai kemajuan demi menjadikan Indonesia Negara Maju.
"Kerja keras mencapai kemajuan adalah demi menjadikan Indonesia Negara Maju. ,” jelasnya.
Untuk mencapainya dilakukan lima arahan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dan energi, dan transformasi ekonomi. Kemudian, reformasi birokrasi dan regulasi, serta Indonesiasentris.
SDM dilakukan pembentukan manusia tangguh guna mempersiapkan anak-anak Indonesia supaya mampu menjawab pertarungan global. Hal ini dilakukan sejak masa kandungan. “Hindarkan dari stunting, kematian ibu dan anak,” jelasnya.,
Kemudian, melakukan ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental Selain itu mendirikan sekolah vokasi. “Orang-orang bertalenta juga perlu difasilitasi,” paparnya.
Tidak ketinggalan penciptaan ekosistem lapangan kerja harus membuatnya kian berdaya saing, kreatif, inovatif, serta sehat dan bahagia.
Berikutnya, infrastruktur dan energi mengalami penundaan pembangunan akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah akan mengejar pembangunan ini minimal sebesar 70% sebagai standar minimal global
"Kebijakan energi berkeadilan tetap menjadi perhatian utama. Di mana setiap masyarakat Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap energi," tukasnya.
Untuk transformasi ekonomi perlu dilakukan pemerintah guna mengatasi pencapaian pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar 5,3% akibat pandemi Covid-19. Kondisi ini berdampak pemutusan hubungan kerja bagi 3,5 juta pekerja
“Angka kemiskinan meningkat menjadi 26,42 juta orang, terutama di perkotaan," jelasnya.
Pemerintah mengklaim membuat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) diklaim guna menyederhanakan perizinan. Kebijakan ini sekaligus melakukan reformasi birokrasi dan regulasi.
Selain itu dilakukan penyederhanan struktur organisasi menjadi fungsional sesuai kompetensi.
Pemerintah Joko Widodo dan Maruf Amin mencapai Indonesiasentris dengan pembangunan segala sektor di pelosok tanah air. Kebijakan ini diharapkan mewujudkan keadilan yang merata.
"Daerah pinggiran menjadi prioritas. Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama,” lanjutnya. (adm)
