Jokowi Didesak Kembalikan Evi Novida ke KPU

Saan Mustopa
Saan Mustopa
Gemapos.ID (Jakarta) Pimpinan Komisi II DPR meminta Evi Novida Ginting dikembalikan posisinya sebagai Komisioner KPU RI. Hal ini dapat dilakukan setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Presiden (Kepres) yang memberhentikan Evi sebagai Komisioner KPU RI periode 2017-2022. "Komisi II DPR telah mengadakan rapat terkait kasus Evi dan memutuskan menunda pembahasan sampai ada keputusan dari PTUN," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi NasDem Saan Mustopa kepada para wartawan di Jakarta pada Senin (27/7/2020). Komisi II DPR tidak memutuskan pengganti Evi setelah keluar Kepres, karena yang bersangkutan mengajukan gugatan. Komisi ini memberikan kesempatan Evi mencari keadilan, sehingga Komisi II DPR menunggu Putusan PTUN. "Kami akan bahas lagi karena sudah keluar putusan PTUN," ujarnya. Saat ini keputusan dapat dilakukan pemerintah apakah mengajukan banding atau tidak terhadap putusan tersebut. Namun, dia berharap Putusan PTUN itu bisa mengembalikan posisi Evi sebagai Komisioner KPU RI. "Komisi II DPR meminta agar Putusan PTUN tersebut segera dieksekusi dan pihaknya akan segera rapat membahas putusan tersebut," jelasnya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan secara tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU RI. Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tertanggal 23 Maret 2020 tentang pemberhentian tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU RI. Selanjutnya, Evi mengajukan permohonan upaya administratif keberatan atas Keputusan Presiden yang memberhentikannya dari jabatan komisioner. "Memohon agar Presiden Republik Indonesia menerima dan mengabulkan permohonan upaya administratif keberatan. Bapak Presiden berkenan mencabut Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020," tukasnya. Evi juga berharap Presiden Jokowi menerbitkan Keputusan Presiden untuk mengembalikan jabatannya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022. PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Presiden Joko Widodo yang memberhentikan Komisioner KPU RI periode 2017-2022 Evi Novida Ginting. Majelis Hakim PTUN Jakarta membuat lima keputusan terhadap Evi selaku penggugat dan Presiden Joko Widodo sebagai tergugat, yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kemudian, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020. Putusan PTUN juga mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 23 Maret 2020. Kemudian, mewajibkan Tergugat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022 seperti semula sebelum diberhentikan, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp332 ribu. (moc)