Gemapos.ID (Jakarta) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Pemerintah Indonesia harus memperoleh kepastian kuota haji 2021. Lembaga ini telah memperoleh informasi terbaru bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji, sebab pembatasan karena pandemi Covid-19.
"Saya telah berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan otoritas Arab Saudi tentang perkembangan kuota haji Indonesia," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Jumat (4/6/2021).
Sampai dengan 28 Mei 2021 adalah batas permintaan Pemerintah Indonesia untuk diberikan informasi dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji untuk indonesia yang belum ada kepastian. Namun, surat dari Duta Besar Pelayan Dua Kota Suci Arab Saudi untuk Indonesia Essam Bin Ahmed Abid Althaqafi telah diterimanya.
Hal ini berisi klarifikasi pernyataan Dasco dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan di pemberitaan media massa. Surat Dubes Essam tertanggal 3 Juni 2021 kepada Puan Maharani berisi pernyataan Sufmi Dasco dan Ace Hasan tidak benar bahwa Indonesia tidak memperoleh kuota haji 2021.
Pernyataan Ace Hasan menyebutkan sebanyak 11 negara telah memperoleh kuota haji dari Kerjaan Arab Saudi untuk 2021. Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut.
Kerajaan Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan instruksi apapun berkaitan pelaksanaan haji tahun 2021 bagi para jamaah haji di Indonesia maupun dari seluruh negara di dunia.
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah Masruhan Samsurie meminta pemerintah menyosialisasikan pembatalan keberangkatan haji 2021. Kebijakan ini guna menjaga situasi kondusif.
"Hal ini bisa 'digoreng' untuk kepentingan politik yang tidak sehat, misalnya ada yang bilang karena utang Indonesia dengan Arab Saudi belum dibayar," ujarnya.
Pemerintah juga perlu mengundang para calon haji yang batal berangkat pada tahun ini untuk menjelaskan secara rinci dan langsung, sehingga tidak muncul pemikiran yang spekulatif. Begitupula kemungkinan tahun depan bagaimana.
"Berkaitan dengan biaya yang sudah dilunasi di bank, bagaimana dengan yang usianya sudah sepuh dan lainnya," ujarnya.
Masruhan memaklumi pembatalan keberangkatan haji pada tahun ini oleh pemerintah karena masih pandemi Covid-19. Negara-negara lain yang memutuskan untuk meniadakan pemberangkatan haji.
"Malaysia dan Brunei sudah beberapa hari lalu memutuskannya," katanya.
Namun, pemerintah Arab Saudi disayangkan belum memberikan keputusan terkait dengan ibadah haji tahun ini. Hal ini merupakan kegagalan diplomasi kita dengan Saudi.
"Padahal, kita tahu hubungan pemerintah kita dengan Saudi sangat bagus. Ini sebetulnya sebuah modal untuk bisa mengatasi persoalan haji," ucapnya.
