Indonesia Akan Pulih 10 Tahun Mendatang

moeldoko
moeldoko
Gemapos.ID (Jakarta) - Indonesia sudah terkena dampak pandemi Covid-19 selama 11 bulan. Banyak sektor industri yang terdampak akan pandemi ini, tidak terkecuali industri media Keberlangsungan media saat ini sangat berkaitan erat dengan pemulihan dari sektor kesehatan dan juga ekonomi. Menurut data dari Bloomberg, Indonesia baru bisa pulih 10 tahun lagi dari dampak pandemi Covid-19, yang mana artinya media harus dapat bertahan untuk 10 tahun lagi di masa seperti ini. Perkiraan dari Bloomberg tersebut dihitung berdasarkan kecepatan vaksinasi dan keadaan ekonomi negara yang mempengaruhi keberlangsungan vaksinasi. “Nggak lah. Berlebihan itu. Suruh belajar aja dulu lagi lah Bloomberg itu,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia pun memaparkan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan satu setengah tahun lagi Indonesia dapat pulih dari dampak pandemi. Hal ini bahkan diperkirakan akan lebih cepat lagi jika Vaksin Merah Putih sudah mulai diproduksi pada awal tahun 2022. Ia turut memberi respon terhadap pernyataan media tentang penanganan pandemi oleh pemerintah yang dinilai kurang memuaskan. Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan Covid-19, baik ketika masih gejala maupun ketika sudah dinyatakan positif. Ia memberikan salah satu contohnya adalah rasio dokter di Indonesia yang timpang, dengan rasio 1:4.000. Padahal menurut Moeldoko, rasio dokter di Amerika hanya satu banding ratusan. Sarana dan prasarana di Indonesia yang dinilai masih rendah juga menjadi salah satu alasan lambatnya penanganan Covid-19. Belum lagi pandemi yang menyerang kurang lebih 200 negara menyebabkan Indonesia harus berebutan dengan negara lain dalam mendapatkan fasilitas-fasilitas untuk menangani Covid-19, seperti ventilator dan alat testing. “Tapi pemerintah telah mengambil langkah-langkah cepat. Contoh, ventilator kita mandiri menciptakan sendiri, rapid test dapat dijalankan secara masif, vaksin juga demikian,” terangnya. Menurutnya, ketika negara lain belum terpikir untuk menyediakan vaksin, Presiden Joko Widodo sudah buru-buru dari awal untuk menyediakan vaksin. Akibatnya, jika Indonesia saat itu terlambat memutuskan, akan susah mendapatkan vaksin saat ini, red. Terkait pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tentang adanya dua juta data kasus positif Covid-19 yang belum masuk, Moeldoko mengatakan bahwa data selalu diperbaiki dan tidak pernah berhenti untuk dibenahi. Sementara itu, baru-baru ini Presiden Joko Widodo meminta Luhut untuk mengumpulkan para epidemiolog, padahal media sendiri selama 11 bulan hampir setiap hari mewawancarai epidemiolog. Hal ini menjadi pertanyaan bagi media, apakah yang disajikan oleh pihak media juga dijadikan bahan pertimbangan oleh presiden untuk mengambil keputusan atau kebijakan? Moeldoko pun menjawab bahwa ia tidak terlibat langsung dalam struktur penangan Covid-19. Pihaknya hanya mengelola komunikasi publik bersama dengan kementerian yang terkait. Ia pun mengatakan ketidaksanggupannya untuk mengklarifikasi hal tersebut karena rapat kabinet pada masa pandemi Covid-19 sudah tidak seperti dulu. Saat ini presiden membatasi ruang dengan hanya fokus berdiskusi pada kementrian yang bersangkutan saat di rapat kabinet. Namun, ia mengatakan bukan berarti presiden tidak memperhatikan media. Sampai saat ini pun permasalahan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, treatment) selalu menjadi bahan diskusi di sidang kabinet. Ia pun menyampaikan bahwa presiden sadar akan pentingnya peran media sebagai pilar keempat demokrasi, terutama di masa pandemi. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang meringankan beban media selama pandemi. Pada Agustus tahun 2020 memberlangsungkan insentif media, yakni dengan menanggung PPN bahan baku kertas, mengurangi beban listrik, dan insentif penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan. “Insentif media ini bertujuan agar (pers) tidak mati karena pandemi. Jadi bukan untuk menyuap media. Tidak, tidak sama sekali. Dan sudah saya tegaskan berkali-kali, independensi pers tetap pemerintah jaga. Kalau mau kritik pemerintah, ya silahkan saja, gak ada yang melarang,” tegasnya. Ia pun mengakui sering memantau media sosial, apalagi terdapat personelnya di Deputi IV yang khusus bertugas dalam komunikasi publik dan isu strategis seringkali melaporkan apa yang mereka temukan di media.