Gusdurian Prihatin Terjadi Fenomena Digital Mobocracy

allisa wahid
allisa wahid
Gemapos.ID (Jakarta) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kepada masyarakat untuk harus lebih aktif dalam menyampaikan kritik, masukan, dan potensi maladministrasi demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Senin (8/2/2021) dalam acara Laporan Tahunan Ombudsman yang diselenggarakan secara virtual. Pernyataan Presiden Jokowi itu pun didukung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2021 pada (9/2/2021) di akun YouTube Sekretariat Kabinet. Pramono mengatakan bahwa kebebasan pers, kritik, dan saran berfungsi untuk menguatkan pemerintahan. Ia juga mengatakan pemerintah memerlukan kritik yang pedas dan keras karena dapat membuat pembangunan lebih terarah dan benar. Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, pun memberikan responnya terkait pernyataan-pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apakah pernyataan Presiden Jokowi tersebut terkait dengan turunnya indeks demokrasi Indonesia atau bagian dari upaya presiden untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Namun, ia meminta pemerintah menyiapkan mekanisme penyampaian pendapat atau kritik yang dimaksud agar terbangun suasana yang membuat masyarakat tidak takut untuk berpendapat. “Jangan sampai kejadian seperti Ravio, seperti teman-teman yang lain yang kritis kemudian tiba-tiba ada kasus atau ada yang aneh-aneh di luar pakemnya,” tegasnya. Ia berharap Presiden Jokowi memerintahkan pada bawahannya untuk memastikan bahwa hak berpendapat dan bersikap kritis tidak ditolak oleh pemerintah. Bahkan, masukan-masukan tersebut malah menjadi bagian penting dalam menjalankan pemerintahan. Alissa pun menceritakan ia pernah beberapa kali menjadi salah satu rombongan yang diundang oleh Presiden Jokowi untuk memberikan masukan. Menurutnya, Presiden Jokowi selalu mendengarkan masukan orang lain, namun apakah masukan tersebut digunakan atau tidak adalah urusan lain baginya. Ia pun mempertanyakan kemampuan birokrasi di bawah Presiden Jokowi untuk menjamin kebebasan berpendapat tersebut. Ia menambahkan bahwa Presiden Jokowi harus turut mengendalikan agar apa yang presiden sampaikan dapat terkonsolidasi sampai bawah. Alissa juga membicarakan fenomena mobocracy yang terjadi saat ini. Ia menjelaskan bahwa digital mobocracy adalah berkuasa karena mob atau pengeroyokan dalam dunia digital. Menurutnya, digital mobocracy terjadi sangat brutal karena satu orang dapat memegang beberapa akun. Berbeda dengan mobocracy yang terjadi di lapangan yang lebih jelas jumlah orangnya. Ia juga menceritakan bahwa ia pernah diserang buzzer yang tidak setuju dengan pendapatnya. Padahal, menurutnya, apa yang ia sampaikan adalah bentuk hak sebagai warga negara untuk berpendapat dan dijamin oleh konstitusi. “Ketika saya menyetujui apa yang disampaikan Pak Ahok, orang-orang yang anti-Pak Ahok menyerang saya. Ketika saya mengkritik Pak Ahok, orang-orang yang pro Pak Ahok menyerang saya. Jadi, itu digital mobocracy,” ceritanya.