Gemapos.ID (Jakarta) - DPRD DKI Jakarta dinilai lebih memprioritaskan pengurusan korporat dibandingkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020. Hal ini terlihat dari mereka memilih mengunjungi Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Jakarta Utara pada Selasa (20/10/2020).
"Korporasi bisa tripatrit saja," kata Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah di Jakarta pada Selasa (20/10/2020).
Bahkan, DPRD DKI Jakarfa seharusnya sudah membahas APBN-P 2020 sejak Agustus 2020. Apalagi, pembentukan panitia khusus (pansus) jarang menghasilkan rekomendasi yang bisa diimplementasikan.
Selain itu rekomendasikan yang dibuat hanya berguna bagi korporasi saja. Namun, DPRD DKI Jakarta akan mengofrontir sejumlah data yang didapat berkaitan dengan polemik pembangunan Pelabuhan Marunda.
Dengan demikian, DPRD DKI Jakarta akan memanggil KBN dan PT Karya Citra Nusantara (KCN). "Mereka memiliki pengakuan berbeda terkait proporsi saham yang menimbulkan konflik pada pembangunan Pelabuhan Marunda sejak 2015," jelas Ketua Pansus KBN DPRD DKI Pandapotan Sinaga.
KCN mengklai kepemilikan saham Pelabuhan Marunda sebesar 85% dan KBN sebesar 15%, sedangkan KBN mengklaim saham sebesar 50%. (moc)
