Gemapos.ID (Jakarta) - Sejumlah anggota DPR mempermasalahkan kontroversi vaksinasi di masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam Pembukaan Rapat Paripurna DPR RI pada Senin (11/1/2021).
Salah satunya adalah Anggota DPR Anwar Hafid.
Dia mempersoalkan pemerintah yang menyediakan 2,1 juta dosis Vaksin Covid-19 Sinovac yang saat ini masih diuji klinis Biofarma.
"Pemerintah menyebarkan vaksin tersebut, padahal belum ada sertifikat dari BPOM dan MUI," katanya.
Dengan demikian, masyarakat ragu untuk divaksin Covid-19 Sinovac yang diketahui dari suatu survei.
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara masif tentang vaksinisasi tersebut. Jadi, ini dapat dilaksanakan secara efektif.
Anggota DPR Saleh Pataonan Daulay mengutarakan di Sumatera Utara terdapat tiga golongan masyarakat.
Mereka adalah golongan berpendidikan dan golongan birokrat yang tidak bermasalah dengan keberadaan vaksin. Kemudian, masyarakat awam yang memerlukan sosialisasi vaksinasi secara masif.
"Penjelasan tentang efektifitas dan efisiensi terkait kualitas dan keamanan dari vaksin tersebut agar masyarakat tidak merasa khawatir ataupun ragu," tegasnya.
Sebanyak1.600 orang di Jawa Barat yang telah divaksinasi dapat dijadikan contoh dan pembanding kemungkinan terjadi efek samping vaksin tersebut
"Jika data tersebut sudah didapatkan maka diharapkan penjelasan pemerintah dapat meyakinkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi," jelasnya.
Anggota DPR Aria Bima mengingatkan institusi yang berwewenang dan berbicara secara obyektif tentang vaksin Covid-19 adalah BPOM, MUI, dan Kemenkes.
"Jadi diharapkan tidak ada opini yang dikembangkan oleh masyarakat awam tentang vaksinisasi ini," tegasnya. (m4)
