BPK Harus Audit Program Kartu Prakerja

Anggawira
Anggawira
Gemapos.ID (Jakarta)-Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), menyatakan alokasi biaya pelatihan daring Kartu Prakerja sebesar Rp5,6 triliun pada 2020. Angka ini 25% dari total anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun. Dengan begitu pelatihan daring Kartu Prakerja tidak gratis lantaran ini ditanggung pemerintah. Padahal, materi pelatihan yang diberikan dapat diperoleh secara gratis di Google. “Saya berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun tangan, memeriksa mekanisme penunjukan mitra penyelenggara pelatihan Kartu Prakerja,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) BPP Hipmi Anggawira pada Minggu (20/4/2020). Begitupula penetapan kriteria penerima dan seleksi ini juga perlu diperjelas. Apakah ini sudah melibatkan asosiasi dunia usaha seperti Kadin dan Himpi adalah. “Posisi dunia usaha adalah user, jangan sampai pelatihan ini mubazir karena tidak match dengan kebutuhan, jadi kami harapkan ada skema link and match," ujarnya. Jangan sampai suatu pihak memanfaatkan dana program kerja untuk keuntungan sendiri atau kelompok. Apalagi, dana ini bisa dialihkan untuk penanganan dampak corona virus disease 2019/Covid-19 (Virus Korona). “Rakyat yang mengisolasi diri dan pendapatannya terdampak ekonomi akibat virus tersebut sangat membutuhkan ketersediaan bahan makanan,” jelasnya. Sekedar informasi, pendaftar Kartu Prakerja 2020 yang dinyatakan lolos seleksi diberikan dana sebesar Rp 3.550.000 oleh pemerintah. Dana ini dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan daring dan insentif bagi pesertanya. Dana tersebut akan diberikan secara transfer lewat rekening atau dompet digital (e-wallet). Pagu untuk membayar pelatihan ditetapkan sebesar Rp1 juta. Untuk insentif terdiri dari dua bagian, yakni insentif pasca-penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Kemudian, ini ditambah insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk tiga kali. (mam)