Gemapos.ID (Jakarta) - Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) masih menunggu kebijakan pemerintah untuk pembukaan bioskop dengan penerapan protokol kesehatan (prokes).
:Langkah ini sudah dilakukannnya mulai penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sampai penerapan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Kalau nantinya pemerintah tidak mengizinkan bioskop buka, ya kami gak buka. Kami kan patuh sebagai rakyat dan warga DKI," kata Ketua GPBSI Djonny Syafruddin pada Senin (13/9/2021).
Asosiasi sudah sangat siap menjalankan ketentuan mulai penentuan jam operasional, kapasitas, protokol kesehatan, hingga penggunaan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat skrining vaksinasi bagi warga.
Namun, pihaknya meminta maksimal 50% kapasitas penonton lantaran ini guna memenuhi nilai keekonomian.
"Karena jika 25%, orang tidak mau ngasih film, dari yang memiliki film seperti rumah produksi (PH), hingga importir," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengemukakan pembukaan bioskop di Jakarta masih dipertimbangkannya, sehingga ini belum dipastikan untuk tersebut.
Untuk pembukaan fasilitas yang termasuk sebagai tempat rekreasi tersebut akan dicari waktu dan momen yang tepat.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarinvest) Luhut B Pandjaitan memutuskan wilayah-wilayah yang berada pada level 2 dan 3 PPKM bisa membuka fasilitas bioksop di wilayahnya. Hal ini dengan berbagai ketentuan yang akan diatur oleh Menteri Dalam Negeri.
