Gemapos.ID (Jakarta) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta pemerintah menjelaskan urgensi pembangunan kawasan wisata di daerah konservasi komodo di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal yang dimaksud seperti bagaimana proses pembangunan yang dilakukan tidak mengganggu habitat komodo dan menjaga kelestarian lingkungan.
"Saya meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta pada Rabu (27/10/2020).
Mereka juga diminta melakukan itu dengan pihak yang melakukan pembangunan wisata, dan organisasi lingkungan. Koordinasi ini bertujuan membangun kawasan wisata, memperhatikan tata kelola kawasan, dan mempertahankan konservasi alami hewan di NTT.
Bamsoet mengingatkan pemerintah mendengarkan kritik dari masyarakat dan organisasi lingkungan terkait pembangunan kawasan wisata di daerah konservasi komodo.
KLHK diminta bersama organisasi lingkungan dan tokoh masyarakat setempat memproses pembangunan kawasan wisata di area konservasi komodo tersebut.
"Pembangunan tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, menjaga kelestarian hewan komodo dan habitatnya yang wajib dilindungi serta dijaga dari kepunahan," jelasnya.
Pemerintah diminta membatasi para pengusaha yang berinvestasi, khususnya untuk menjadikan tempat wisata di Pulau Komodo. Kebijakan ini guna keselamatan, perlindungan komodo, dan habitatnya harus diprioritaskan. (mam)
