Apa Keberhasilan Penerapan PPKM Level 4?

Jokowi-Teroris
Jokowi-Teroris
Satu bulan lebih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai dari penamaan darurat sampai level satu sampai empat. Apa hasilnya? Hampir 40.000 kasus Covid-19 masih bertambah setiap hari dibarengi dengan kematian dialami 1.000-an lebih. Meskipun tingkat kesembuhan meraih kenaikan, tapi ini sulit terkejar mengurangi penambahan jumlah kasus aktif setiap hari. Sebanyak 3,6 juta lebih kasus Covid-19 dihadapi Indonesia sampai Jumat (7/8/2021). Rasanya sulit menekan kasus Covid-19 akibat kelalaian pembatasan mobilitas jelang Lebaran 2021. Walaupun demikian, pemerintah masih membela diri dengan mengemukakan bed occupancy rate/BOR (tingkat keterisian tempat tidur) turun. Apa indikator ini tentu mencegangkan akibat tidak menghitungnya dengan penambahan tempat tidur di berbagai tempat. Apalagi, pemerintah bertepuk dada dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2021 sebesar 7% lebih yang diungkapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Bagaimana ini bisa padahal pengangguran terus bertambah dengan penonaktifkan sektor di luar esensial dan kritikal. Apalagi, sektor esensial dan kritikal hanya beroperasi sebesar 50%. Sementara itu banyak pusat perbelanjaan gulung tikar. Sektor finansial mulai menutup banyak cabang beralih ke layanan digital. Lalu, bagaimana kelanjutan penerapan PPKM? Sebagian pihak ini perlu terus dilanjutkan sampai angka penambahan Covid-19 terus menurun signifikan. Apalagi, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menargetkan penurunan penambahan 10.000 kasus Covid-19 per hari. Upaya penurunan kasus Covid-19 mesti diiringi dengan peningkatan tracing (pelacakan) jangan sampai ada pelambatan ini guna memanipulasi angka penambahan kasus Covid-19. Pemerintah pusat diminta mengawasi ketat pemerintah daerah (pemda). Jangan sampai pemda ingin mengejar pembukaan sektor ekonomi mengurangi kegiatan tracing yang dikhawatirkan akan menjadi ‘bom waktu’ kenaikan kasus Covid-19 seperti sekarang. Upaya mencegah resiko kematian lebih tinggi upaya vaksinasi hingga dosis kedua perlu dipercepat pemerintah guna melawan penyebaran cepat kasus ini akibat keberadaan Covid-19 varian delta. Pendistribusian vaksin Covid-19 masih belum merjhaata, padahal kedatangan vaksin ini terus diperoleh Indonesia. Negara ini perlu bekerjasama dengan berbagai komponen di daerah supaya mereka bisa membantunya. Untuk penguatan kekebalan tenaga kesehatan (nakes) sebagai ujung tombak penanganan Covid-19 harus dipercepat guna mengatasi kekurangan tenaga ini semakin hari. Pada jangka ini juga perlu dipikirkan lantaran diketahui efikasi vaksin Covid-19 dikabarkan rendah dan menurun setelah beberapa waktu kemudian. Apalagi, salah satu eksektutif Biofarma memperkirakan vaksin Covid-19 mesti dilakukan setiap tahun. Artinya, pemerintah mesti menambah pasokan saat negara-negara maju terus menimbun vaksin Covid-19 yang dimilikinya. Apalagi, sebagian vaksin Covid-18 yang digunakan tidak diakui oleh dunia akibat keraguan efikasinya. Hal ini tidak hanya mengkhawatirkan bagi diri, tetapi dunia menutup kedatangan orang Indonesia akibat menggunakan vaksin Covid-19 merek tertentu. Pembukaan sektor ekonomi mesti bijaksana tidak hanya mempertimbangkan kondisi penambahan kasus ini, tetapi sejauhmana tingkat kekebalan yang dipunyai pekerjanya dalam Covid-19. Persyaratan vaksinasi sebagai salah syarat yang bisa diberlakukan bagi karyawan yang masuk kantor. Selain itu wajib tes polymerase chain reaction (PCR) minimal seminggu sekali guna mendeteksi lebih awal kasus Covid-19. Begitupula sejauhmana perusahaan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Tidak ada kata kompromi untuk penerapannya. Persyaratan perjalanan mesti dilakukan tidak hanya bagi perjalanan luar kota, tapi di dalam kota dan ke tempat keramaian memang mesti dilakukannya. Kebijakan untuk makan tidak ditempat harus diberlakukan lantaran tidak bisa dijamin makan selama 20 menit akan tetap mengundang obrolan dilakukan sepanjang kegiatan tersebut. Partai politik (parpol) dan politisi juga diminta tetap fokus mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19. Tidak sudah mencuri start melakukan kampanye atau kerja-kerja Pemilu 2024. Apalagi wakil rakyat jangan terkesan tidak simpatik dengan membuang uang untuk mempopularkan namanya ketimbang uang ini dibagikan bagi rakyat yang kekurangan. Keterbatasan anggaran tentu sebagai masalah yang dihadapi pemerintah dalam penanganan Covid-19. Dengan keterbatasan ini pemerintah juga semakin cermat membelanjakan anggarannya yang tidak berdampak bagi penanganan pandemi Covid-19 dapat ditunda hingga dihapus sama sekali. Pemerintah juga mesti membuka mata secara lebar atas yang dilakukan selama ini salah arah, sehingga terjadi ledakan kasus Covid-19. Hal ini tidak berbahaya bagi kondisi kesehatan, tapi bisa menjadi bola salju ketidakpuasan masyarakat yang lapar saat pandemi Covid-19. Para buzzer hendaklah lebih banyak menyebarkan bagaimana solusi penanganan Covid-19 ketimbang saling serang dalam politik yang dianut dan dibelanya. Apalagi, itu dilakukan dengan hoaks (kabar bohong). Ancaman pergeseran kenaikan kasus Covid-19 di luar Jawa dan Bali mesti mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Pasalnya, hal ini bisa berdampak bagi Jawa dan Bali. Pemerintah mesti belajar banyak di negara lain yang sudah bisa mengatasi pandemi Covid-19 kembali mesti berjibaku dengan keadaan ini. Artinya, penanganan ini terus dilakukan secara kontinyu jangan sampai kendor. Pembuatan vaksin Covid-19 secara mandiri mesti dipercepat guna mengatasi keterbatasan di dalam negeri akibat pasokan belum mencukupi dan stabil. Begitupula berbagai metode pengobatan mesti dibuka seluas-luas sepanjang ini sebagai ikhtiar dengan mengedepankan keselamatan. Akhirnya, sekali lagi penanganan Covid-19 tidak hanya membutuhkan kerja keras, tapi gotong-royong dengan semua pihak. Pemerintah, swasta, parpol, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat diharapkan mau bergandengan tangan. Semua itu dilakukan bukan sekedar pencitraan, tapi untuk tujuan bisa mengatasi persoalan Covid-19. Apalagi, itu hanya kritikan tanpa solusi nyata. Jangan beramai-ramai memainkan politik ‘ikan lele’ seperti diutarakan salahsatu petinggi organisasi keagamaan. Apalagf cari selamat untuk kepentingan Pemilu 2024. Mari terus menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. (mam)