Andre Rosiade Akan Dilaporkan Ke MKD

andrea rosiade
andrea rosiade
Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumatera Barat (Sumbar) berencana menempuh jalur hukum atas aksi penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di salah satu hotel provinsi tersebut. Kejadian ini melibatkan Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumbar Andre Rosiade sekaligus Anggota Komisi VI DPR dari fraksi partai tersebut. “Aksi penggerebekan tersebut sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar,” kata Ketua PHRI Sumbar Maulana Yusran di Padang pada Kamis (7/2/2020). Apalagi, aksi penggerebekan tidak pernah meminta izin kepada manajemen hotel, meskipun itu dilakukan bersama kepolisian. Jadi, PHRI akan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang menuntaskan kasus tersebut. “Hotel memiliki wilayah privacy yang harus dijaga," ujarnya. Bahkan, PHRI akan melaporkan kejadian tadi ke ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena telah melakukan tindakan yang merusak nama hotel. Menyoal kuitansi pembayaran hotel yang beredar di media sosial (medsos), ujar Maulana, terjadi akibat itu tidak diminta kerahasiannya oleh pemesan. Pihak yang dimaksud bisa Andre atau ajudannya yang bernama Bimo. Namun, Andre membantah pemesanan hotel dilakukan oleh dirinya. Apalagi, dia menemui resepsionis di hotel. “Yang memesan kamar itu adalah stafnya yang bernama Bimo, di mana saat itu Partai Gerindra Sumbar sedang ada acara penyampaian visi dan misi calon gubernur,” jelasnya. Andre tidak mempermasalahkan kuitansi pembayaran hotel beredar di medsos. Selain itu dia menampik ingin mengganggu hotel di sana. “Saya tidak ingin memperpanjang persoalan itu,” paparnya. Saat ditanya dia akan dipanggil DPP Partai Gerindra, dijawabnya siap dipenuhinya. Malahan, dia siap memberikan keterangan dan klarifikasi tersebut. "Saya akan loyal taat dan patuh, kalau pimpinan memanggil, saya akan datang Insha Allah," tandasnya. Sebelumnya, dia telah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwa ide penggrebekan PSK dilakukan guna memenuhi aspirasi dari konstituennya di dapilnya. Mereka merasa resah dengan praktek prostitusi daring yang terjadi di tempatnya. “Kemarin korbannya anak smp di bawah umur," ujarnya. Sementara itu Muzani mengungkapkan Andre akan dipanggil DPP Partai Gerindra pada minggu depan. Dia akan dimintai klarifikasi atas penggrebekan PSK tersebut. "Kami perlu konfirmasi dan klarifikasi penjelasan dari yang bersangkutan, apa yang sebenarnya terjadi,” tukasnya. Saat ini DPP Partai Gerindra hanya memperoleh keterangan tidak lengkap. Hal ini diyakini belum menggambarkan keutuhan suasana dan situasi. Menyoal rencana laporan akan dilakukan PHRI kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), papar Andre, langkah itu dipersilahkannya. Karena, dia melakukan penggerebekan didasari aspirasi dari pemilih di dapilnya. “Bagi saya itu risiko perjuangan ya, saya hanya melaksanakan amar ma'ruf nahi mukar, sesuai dengan aspirasi masyarakat," randasnya. Wakil Ketua MKD Trimedya Pandjaitan mengemukakan Andre bisa dipanggil MKD untuk diperiksa terkait aksi penggebrekan PSK di salah satu hotel di Padang. Hal ini akan dibicarakan dalam rapat minggu depan. “Tindakan Andre menggerebek PSK bersama polisi belum pernah dilakukan anggota dewan lainnya,” pungkasnya. (mam)