Gemapos.ID (Semarang) - Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku tidak pernah menuding pimpinan negara Indonesia terlibat dalam konflik parpol tersebut.
"Kami tidak pernah menuding siapa pun. Meminta negara agar adil dan objektif bukan merupakan kejahatan, bukan kesalahan," kata AHY pada Minggu (4/4/2021).
Pengiriman surat Partai Demokrat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya meminta klarifikasi tentang kemungkinan keterlibatan orang-orang di sekitar istana dalam Partai Demokrat.
Apabila Partai Demokrat tidak berbuat apapun atas kejadian itu, maka Partai Demokrat akan terkesan buruk di depan masyarakat.
"Justru sebaliknya, kami difitnah. Justru kami mengirim surat ke presiden karena ingin menjaga nama baik Kepala Negara agar jangan sampai dimanfaatkan," ucapnya.
AHY mengapresiasi dan berterima kasih kepada negara telah menegakkan hukum secara adil. Hal ini dilakukannya lantaran pemerintah menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Namun, AHY menilai minta maaf ke Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia hanya harus dilakukan oleh pihak-pihak yangmenggelar KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
Tindakan itu mesti dilakukannya lantaran mereka telah melakukan kegaduhan di depan publik.
"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," ujarnya.
