Kemenpakraf Sebut Ini Dampak Pengesahan RKUHP Bagi Pariwisata

“Jumat kemarin, tidak ada pembatalan signifikan. Jadi alhamdulilah, tapi kita terus pantau agar kita pastikan setiap pergerakan untuk monitor dan evaluasi," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di kawasan Jakarta Utara pada Sabtu (10/12/2022).
“Jumat kemarin, tidak ada pembatalan signifikan. Jadi alhamdulilah, tapi kita terus pantau agar kita pastikan setiap pergerakan untuk monitor dan evaluasi," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di kawasan Jakarta Utara pada Sabtu (10/12/2022).

Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengaku pembatalan kunjungan wisatawan secara signifikan tidak terjadi usai pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR Selasa (6/12/2012).

“Jumat kemarin, tidak ada pembatalan signifikan. Jadi alhamdulilah, tapi kita terus pantau agar kita pastikan setiap pergerakan untuk monitor dan evaluasi," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di kawasan Jakarta Utara pada Sabtu (10/12/2022). 

Antisipasi pembatalan wisatawan berkunjung ke Indonesia dilakukan dengan upaya monitoring dan evaluasi, Lamgkah ini dilakukan dengan menerjunkan tim salah satunya di Australia untuk melihat pergerakan booking-an wisata per jam.

Kemudian di sejumlah pasar utama potensial lainnya, seperti Singapura, Malaysia serta India, belum ada laporan pembatalan per Jumat pada waktu tutup bisnis.

Sementara itu peningkatan wisatawan asing yang datang di Tanah Air melalui dua bandara utama yakni Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta dan I Gusti Ngurah Rai, Bali.

"Tapi ini kan masih sangat awal, jadi kami akan memastikan akan mengomunikasikan dan menyosialisasikan bahwa saya menjamin wisatawan akan mendapatkan pengalaman yang aman, nyaman dan menyenangkan di Indonesia," ucapnya.

Setelah pengesahan RKUHP oleh DPR pada Selasa (6/1/20222) yang menyebitkan salah satu pasalnya terdapat aturan yang berkaitan larangan kumpul kebo yang akan diproses hukum.

Apabila ada aduan dari suami/istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua/anaknya bagi orang yang tak terikat perkawinan.

Hal ini akan disosialisasikan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha di bidang wisata terkait UU KUHP yang baru.

"Kita pastikan, kita sosialisasikan wisata di Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan. Kami pastikan sosialisasi kepada para travel agent, tour operator bahwa wisata mereka dijamin aman, nyaman, dan kami sangat welcome," ujarnya. (ant/mau)