Gemapos.ID (Jakarta) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menganggap pencapaian inflasi Indonesia masih tetap terkendali di tengah tren inflasi tinggi yang dialami berbagai negara.

"Seperti Uni Eropa saat ini inflasinya tercatat sebesar 10 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada November 2022. Kemudian, India dan Amerika Serikat realisasi inflasinya masing-masing tercatat sebesar 6,77 persen (yoy) dan 7,7 persen (yoy)," kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada Jumat (2/12/2022). 

Tekanan inflasi Indonesia pada November 2022 melandai dari tingkat inflasi bulan sebelumnya. Secara tahunan, inflasi November 2022 tercatat sebesar 5,42% (yoy) atau menurun dibanding inflasi Oktober 2022 sebesar 5,71% (yoy).

Penurunan ini ditopang inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) yang menurun karena usaha ekstra pengendalian inflasi seluruh pihak di tengah inflasi harga diatur pemerintah (administered price) yang masih tinggi. 

Inflasi mencapai sebesar 0,09% sepanjang November 2022.

Saat ini permintaan asing sedang mengalami penurunan akibat kondisi ekonomi global yang cenderung melemah, tapi permintaan domestik tetap menguat.

Jadi, kinerja Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2022 terus melanjutkan level ekspansif selama 15 bulan beruntun dengan berada di posisi 50,3.

Performa ini semakin menunjukkan  fundamental ekonomi dalam negeri masih solid karena kinerja PMI Manufaktur berbagai negara dunia justru jatuh ke level kontraktif, seperti Zona Eropa sebesar 47,3; Jepang sebesar 49,0); Jerman sebesar 46,7; dan Tiongkok sebesar 49,2.

Level PMI Indonesia juga berada di atas beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia sebesar 47,9; Vietnam sebesar 47,4; dan Myanmar sebesar 44,6.

Dampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap sektor transportasi telah mereda. Hal ini terlihat dari kelompok sektor transportasi yang tidak memberikan andil pada inflasi.

Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berupaya menekan inflasi antara lain pengendalian pasokan, pemberian subsidi transportasi, operasi pasar, dan gerakan masyarakat seperti gerakan tanam pangan cepat panen.

Selain itu anggaran dan beberapa program dialokasikan melalui anggaran belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari dana transfer umum (DTU). 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 November 2022, realisasi belanja wajib perlindungan sosial sebesar Rp954,50 miliar.

"Meski pencapaian inflasi pasca penyesuaian BBM tetap terkendali, namun pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, akan terus memperkuat sinergi untuk mengantisipasi potensi peningkatan permintaan maupun harga pada momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 melalui berbagai upaya ekstra dengan memastikan kecukupan pasokan maupun harga yang stabil," tuturnya.

Hal lainnya adalah optimalisasi penggunaan anggaran belanja wajib perlindungan sosial dari DTU. Kemudian, ini didorong pencapaian inflasi Indonesia tetap terkendali sepanjang 2022. (ant/mau)