Gemapos.ID (Jakarta) - Pimpinan DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) meminta pihak pemerintah mengevaluasi kebijakan impor beras pada akhir 2022.

Pihak pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

"Evaluasi ini penting untuk memastikan kebijakan impor beras tidak berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti," kata Wakil Ketua DPR dari F-KB Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Rabu (30/11/2022).

Kementan diharapkan menyerap gabah petani secara maksimal dengan harga yang bisa menyejahterakan petani.

Selain itu meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah dan beras karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi.

"Selama ini banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Bisa dibayangkan betapa merananya ketika hasil panen tidak bisa dijual dengan harga yang menyejahterakan karena adanya impor beras," ucapnya.

Kementan juga harus mendistribusi beras impor hanya ke wilayah yang membutuhkan dan kekurangan pasokan.

Jadi, pemetaan wilayah yang kekurangan pasokan beras dibutuhkan sebagai lokasi target impor beras tepat sasaran.

Selain itu dapat membantu petani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat, bukan justru merugikan petani.

Muhaimin Iskandar mendesak Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog memberikan penjelasan kepada petani terkait dengan alasan mendesak impor beras. 

Jadi, petani tidak mengalami kerugian atau dampak negatif akibat impor beras tersebut.

"Kementan, Kemendag, dan Perum Bulog harus memastikan tetap mengoptimalkan dan mengutamakan pasokan beras dari dalam negeri seiring dengan impor beras," tuturnya.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kapasitas beras dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

Kementan berkoordinasi dengan Perum Bulog menyusun rencana dan strategi jangka panjang untuk dapat mengurangi ketergantungan pangan impor terutama beras.

"Cara untuk tidak bergantung pada impor bisa melalui perluasan kapasitas lahan tanam padi, peningkatan edukasi petani dalam strategi menanam padi, serta peningkatan kualitas bibit padi dan pupuk," ucapnya. 

Selain itu perlu menjamin ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan mempersiapkan rencana-rencana menghadapi musim kering.

Jadi, kebutuhan beras dalam negeri bisa terpenuhi dan terwujudnya swasembada pangan serta penguatan ketahanan pangan.(ant/moc)