Gemapos.ID (Jakarta) - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta menunjuk Tuhiyat sebagai direktur utama (dirut) baru PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.

Pasalnya, dia dinilai berpengalaman dalam bidang corporate financing yang dapat memperkuat koordinasi antar stakeholder demi pemenuhan pendanaan.

"Tuhiyat yang memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing, diharapkan dapat memperkuat proses koordinasi antara Pemprov. DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan juga Kementerian Keuangan serta para stakeholders PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam upaya pemenuhan pendanaan tersebut," kata Plt Kepala P BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani pada Rabu (26/10/2022).

Tuhiyat menggantikan Mohamad Apriandy yang baru menjabat pada 22 Juli 2022 melalui Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler (RUPS).

Jajaran komisaris MRT Jakarta juga dirombak yakni Dodik Wijanarko dipercaya sebagai Komisaris Utama (Komut). Kemudian, mantan Direktur PT MRT, William Sabandar dan Bambang Kristiyono dipercaya masing-masing sebagai Komisaris PT MRT Jakarta.

"Diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta fase 2 dan fase-fase berikutnya," ujar Fitria Rahadiani. 

Pengantian susunan direksi dan komisaris tidak terkait kinerja masing-masing di MRT Jakarta yang dinilai mencapai kemajuan dengan capaian baik. 

Namun, perusahaan ini membutuhkan koordinasi dengan stakeholders terkait pemenuhan pendanaan khususnya pembiayaan fase 2 dan fase berikutnya pada waktu dekat.

“Ridership meningkat (jumlah penumpang sampai dengan triwulan III 2022 dibandingkan dengan total penumpang tahun 2021 sudah mengalami kenaikan sebanyak 80,9% yang bangkit dari dampak pandemi Covid-19), integrasi transportasi (halte CSW dan Stasiun ASEAN), dukungan infrastruktur pada KBT (Simpan temu Lebak Bulus, Simpang Temu Dukuh Atas, dan Taman Martha Tiahahu) dan sebagainya," tutur Fitria Rahadiani. 

Apalagi, penggantian jajaran direksi dan komisaris dinilai telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2022. (dtf/adm)