Gemapos.ID (Jakarta) - National Food Agency/NFA (Badan Pangan Nasional) menyatakan harga beras medium di tingkat konsumen sebesar Rp11.090 per kilogram (kg) pada 24 Oktober 2022. Angka ini naik sebesar 4,2% dibandingkan Juli 2022 dari Rp10.700 per kg. 

"Harga gabah kering panen di tingkat petani memang mengalami peningkatan sekitar 13,5%, kemudian gabah kering giling adalah 9,2%. Harga beras medium pun mengalami peningkatan 4,2%," kata Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani di Jakarta pada Selasa (25/10/2022).

Sekarang volume produksi beras sedang turun, tetapi kualitas berasnya lebih baik, sehingga petani juga memperoleh harga beras lebih baik. Padahal, stok beras di Bulog sebesar 673.613 ton atau kecil dibandingkan 2020 dan 2021.

"Kalau kita perhatikan proyeksi untuk sampai akhir tahun 2022 dengan beberapa penyaluran yang dibutuhkan untuk stabilisasi pasokan dan harga, maka kita perlu melakukan percepatan pengadaan untuk penggantian stop yang keluar tersebut," ujarnya. 

"Yang paling bahaya, kalau stok akhir Desember itu di targetkan 1,2 juta ton, tapi dalam prakteknya pengadaan di 2 bulan lebih sedikit ini tidak mencapai target, bisa saja stok Bulog di akhir tahun di bawah 500 ribu ton," tuturnya. 

Sejumlah upaya dilakukan NFA seperti mencabut pemberlakuan harga fleksibilitas yang diterapkan untuk beras. Selain itu bekerjasama dengan penggilingan untuk menggeser stoknya ke Bulog.

Langkah ini dilakukan NFA lantaran penggilingan merupakan pemegang stok beras terbanyak kedua setelah rumah tangga, yakni sebesar 21,1%. Bulog hanya memegang stok di angka 11,3%.

"Jadi dibeli kemudian digeser stoknya ke Bulog. Bulog punya sejumlah stok beras yang cukup untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi hingga Desember dan ditargetkan ada 1,2 juta ton," ujarnya. 

Rachmi Widiriani berharap pemerintah akan memperbaiki cadangan pangan nasional guna mempertahankan stabilitas pasokan sekaligus harga pangan di pasaran. 

Jadi,maka  ketika terjadi sesuatu misal kelangkaan pasokan akibat distribusi, maka pemerintah memiliki barang untuk mengintervensi wilayah tersebut.

“Belajar dari kejadian minyak goreng, ketika itu semua dilepas melalui mekanisme pasar, pemerintah tidak punya kekuatan secara cepat baik jumlah maupun waktu untuk mengendalikan situasi seperti harga naik, kemudian gizi buruk di wilayah dan kerawanan pangan," ujarnya. (ant/moc)