Gemapos.ID (Jakarta) - Langkah strategis dan terpadu harus dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai bentuk upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepri. Begitu juga Dandim 0315/Tanjungpinang Kolonel Inf Tommy Anderson yang telah dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Stunting oleh Kepala BKKBN Pusat, Kamis (20/10).

Tak hanya Dandim, dalam acara tersebut juga dikukuhkannya Wakil Walikota Tanjungpinang serta Dandim 0318/Natuna yang diwakili oleh Pabung Kodim 0318/Natuna dan Para Unsur Pimpinan Perusahaan Swasta ditunjuk sebagai Bapak Asuh Stunting yang kegiatan tersebut digelar di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang. 

Pada kesempatan itu secara Virtual, Kepala BKKBN Pusat Dr. HC dr. Hasto Wardoyo menyampaikan bahwa mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kepri dalam percepatan penurunan stunting, dan terutama kesediaan para Pimpinan Daerah dan FKPD di daerah untuk menjadi Bapak Asuh bagi Anak yang mengalami kasus Stunting.

Sementara itu usai dikukuhkan, Dandim 0315/Tanjungpinang Kolonel Inf Tommy Anderson menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna merumuskan strategi terbaik menyangkut soal program apa yang digunakan dalam mempercepat proses penurunan stunting di wilayah kerjanya.

"Kita akan mencoba merumuskan strategi terbaik menyangkut soal program mempercepat proses penurunan stunting,"kata Kolonel Inf Tommy Anderson 

Ia menjelaskan, dari data yang diperoleh dari E-PPGBM (Elektronik Pencatatan Pelapor Gizi Berbasis Masyarakat) per bulan Oktober 2022 telah mencatatkan Angka Kasus Stunting di Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Tanjungpinang telah mengalami penurunan angka kasus. 

“Dari data yang kami dapatkan untuk angka stunting telah adanya penurunan kasus di beberapa daerah di Kepri, meski demikian kami akan terus berkoordinasi untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan Zero Stunting, khususnya di Wilayah Teritorial Kodim 0315/Tanjungpinang," kata Dandim. 

Kemudian ia juga menambahkan, pada pengukuhannya selaku Bapak Asuh Anak Stunting, hal itu juga menjadi bentuk kerja sama antara TNI - AD dan Stake Holder terkait terutama BKKBN dan Pemda dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai Instruksi Presiden RI. 

"Stunting dianggap berbahaya karena merupakan gangguan pertumbuhan anak. Anak tidak tumbuh tinggi seperti anak seusianya atau disebut juga dengan kerdil akibat kekurangan gizi dalam jangka waktu panjang. Dan hal itu kurang baik dalam tumbuh kembang anak," jelasnya.

Sementara itu, Dandim juga mengatakan demi mengurangi jumlah anak yang masuk dalam kategori stunting, nantinya Bapak Asuh bagi anak stunting akan melakukan pendampingan dan pengawasan. Serta memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan gizi, agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

"Dan Pengukuhan pimpinan TNI - AD di daerah yang dikukuhkan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting seperti saat ini telah sesuai dengan program yang diprakarsai oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang mana hal ini juga dilaksanakan dari tingkat Pemerintah Pusat hingga ke tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia," tutupnya.(rri/ra)