Gemapos.ID (Jakarta) - Pimpinan DPRD DKI Jakarta percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk salah satu dari tiga nama yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"Jadi ketiga nama tersebut muncul karena 'track record'-nya," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani pada Kamis (29/9/2022). 

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah menyampaikan tiga nama calon PJ Gubernur DKI Jakarta kepada Kemendagri pada beberapa waktu lalu.

Ketiga nama itu adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Sementara itu Pakar Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan mengutarakan kriteria Pj Gubernur DKI, seperti memiliki integritas, tidak tersangkut hukum, netral atau tidak terafiliasi partai politik serta bebas dari perbuatan tercela.

Kemudian, harus memiliki jam terbang tinggi pada birokrasi di tingkat pusat dan daerah dengan bukti riwayat jabatan. Dia juga memiliki kemampuan lengkap pada manajemen dan menguasai perkara teknis sektoral.

Berikutnya, paham situasi kultural Jakarta dan mempunyai kepekaan politik (sense of politics) dan dekat dengan tokoh masyarakat, pers dan pejabat pemerintah pusat, termasuk TNI dan Polri.

Pada kesempatan terpisah mantan Plt Gubernur DKI Jakarta, Soni Soemarsono berpendapat kriteria Pj Gubernur DKI Jakarta harus memiliki ‘Model Kutub’.

Dia juga harus mampu dan memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan agenda prioritas Presiden untuk pembangunan DKI Jakarta.

Kemudian, memastikan kemampuan spesifik membangun komunitas interaktif dengan DPRD, Forkopimda, FKUB, dan tokoh agama/tokoh masyarakat (Betawi).

"Tidak boleh ada kegaduhan dan harus menjaga netralitas birokrasi. Eksternal komunikasi dengan semua partai politik bahkan dengan DPRD, Forkompinda itu adalah kemampuan yang tidak mudah," ujarnya. 

Pj Gubernur DKI Jakarta juga perlu memiliki kompetensi administratif, teknis, pengelolaan serta mengenal karakteristik wilayah. dan kondisi sosial budaya masyarakat di DKI Jakarta.

"Diperlukan manajemen interaktif, bagaimana menggunakan sepuluh jari dan dua tangan merangkul semua perbedaan dalam persamaan," ujarnya. (ant/mau)