Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Khawatir Harga Beras Naik, Kenapa?
Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyatakan masyarakat diminta tidak khawatir harga beras naik lantaran pemerintah akan memberi subsidi atas selisih harga jualnya.
"Misalnya harga beras dari Bulog sekian, lebih, bisa dibantu subsidi jadi tidak perlu khawatir sebetulnya karena dibiayai pemerintah (selisih harganya)," katanya pada Minggu (25/9/2022).
Dengan demikian, masyarakat tidak membayar harga beras lebih mahal lantaran pemerintah memiliki mekanisme cadangan stabilisasi harga dan pasokan (CSHP).
Harga beras naik akibat harga gabah naik dari Rp4.400 menjadi Rp5.500 di Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten.
Kemendag akan berkoordinasi dengan Perum Bulog menggelar operasi pasar di sejumlah wilayah guna mengendalikan kenaikan harga beras.
Cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog mencapai 800.000, sehingga ini akan mampu mencukupi kebutuhan hingga akhir tahun. Jadi, Indonesia tidak perlu mengimpor beras, kecuali untuk memenuhi kebutuhan.
"Soal beras tidak ada tawar menawar karena (kontribusinya) terhadap inflasi 3,3 persen. Beras langka tidak kebayang. Impor pun saya rela. Agar itu betul-betul dijaga. Kalau mahal harus ada operasi pasar," ujarnya.
Sementara itu pemerintah juga akan memberi subsidi selisih harga jual kedelai sebesar Rp1.000 per kilogram (kg) dan jagung Rp1.500 per kg jika harga kedua komoditas tersebut naik di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Suhanto mengemukakan mekanisme CSHP dipakai apabila harga beras lebih tinggi dari HET.
Perum Bulog akan mendistribusikan beras yang dibarengi pemerintah membayar selisih harga beras di pasar dengan harga yang Bulog jual.
Harga beras mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,9% dibandingkan tahun lalu dengan harga beras medium yang disalurkan pemerintah sekitar Rp9.000 per kg dan beras premium di sekitar Rp10.000 per kg.
"Jadi tidak perlu khawatir, harga pasti terkendali dan Bulog mulai besok bersama Pak Menteri Perdagangan mulai intervensi karena ada kenaikan sedikit," ujarnya. (ant/din)
