Gemapos.ID (Jakarta) - Badan Pangan Nasional (BPN) Kementerian Pertanian (Kementan) menilai kenaikan harga telur sebagai kondisi mencari keseimbangan (ekuilibrium) akibat peningkatan beberapa variabel biaya.

"Contohnya pakan karena beberapa ada yang masih impor sehingga ketika terjadi gejolak mata uang harga ikut naik," kata Kepala BPN Kementan Arief Prasetyo Adi pada Minggu (29/2/2022).  

Sejumlah variabel yang mendorong kenaikan harga telur seperti biaya transportasi dan komoditi pangan tidak tahan lama. Jadi, harga telur tidak bisa kembali ke harga Rp19.000 sampai Rp20.000 per kilogram (kg) lantaran ini akan mematikan peternak.

Ketika harga telur jatuh empat bulan menjelang lebaran, ucap Arief Prasetyo Adi, maka semua peternak memotong ayam petelur untuk menutup kerugian. Setelah harga kembali normal, pengadaan ayam petelur itu tidaklah mudah. 

Butuh waktu lima hingga enam bulan agar ayam bisa bertelur kembali," ucapnya. 

Dengan demikian, koordinasi mesti dilakukan lintas kementerian dan lembaga supaya produksi dan konsumsi dapat seimbang seperti Kementerian Sosial (Kemensos). Kebijakan ini guna memetakan daerah-daerah rawan kemiskinan agar bisa dipasok telur ayam.

"Tidak hanya telur ayam tetapi juga sembilan bahan pangan lainnya kita akan siapkan sebagai upaya tercapainya keseimbangan antara konsumsi dan produksi," ucapnya. 

Arief mengemukakan pasokan juga diatur waktunya tidak sekaligus dalam satu waktu, tapi ini dibuat berkelanjutan dengan menyasar daerah-daerah yang membutuhkan.

BPN sudah bermitra dengan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia untuk menjamin keberlangsungan pengiriman komoditi pangan ke sejumlah daerah.

Langkah ini diharapkan membuat peternak telur ayam tetap untung, pedagang sejahtera, dan konsumen nyaman.

Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menanggapi siap menjalin kemitraan dengan BPN. Organisasi ini mendukung upaya BPN sebagai jembatan dalam upaya mencari keseimbangan antara produksi dengan konsumsi.

"Salah satunya melalui kegiatan Jakarta Festival dengan memfasilitasi UMKM di bidang kuliner dalam rangka mendukung program Badan Pangan Nasional," ucapnya. 

Kenaikan beberapa bahan pangan seperti telur dinilai akibat anomali cuaca, sehingga membutuhkan peran serta pemerintah dan swasta untuk melakukan normalisasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menginstruksikan faktor pendorong inflasi termasuk pangan tidak boleh melebihi angka pertumbuhan ekonomi 4,9 persen.

"Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah kita bersama mengingat kontribusi pangan terhadap inflasi cukup tinggi dibanding sektor lainnya," ucapnya. (ant/mau)