Apakah Utang Luar Negeri Indonesia Mengalami Kenaikan?

Apakah Utang Luar Negeri Indonesia Mengalami Kenaikan?
Apakah Utang Luar Negeri Indonesia Mengalami Kenaikan?

Gemapos.ID (Jakarta) - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia turun dari US$412,6 miliar pada triwulan I 2022 menjadi US$403 miliar. pada triwulan II 2022.

Kondisi itu terjadi akibat penurunan ULN sektor publik dan swasta.

"Posisi ULN triwulan II 2022 terkontraksi 3,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,9 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono pada Senin (15/8/2022).

ULN pemerintah sebesar  US$187,3 miliar pada triwulan II 2022 atau turun 8,6% dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar US$196,2 miliar.

Penurunan posisi ULN pemerintah antara lain akibat pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022. 

Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN pemerintah di triwulan laporan.

"Volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik," ucap Erwin Haryono.

Penarikan ULN pada triwulan II 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada triwulan-II 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,6% dari total ULN pemerintah.

Kemudian, sektor jasa pendidikan sebesar 16,6% serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 15,1%. 

Selanjutnya, untuk sektor konstruksi sebesar 14,2%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 11,7% 

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN pemerintah.

Perkembangan ini disebabkan oleh ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 0,2%  lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang minus 5%.

ULN perusahaan bukan lembaga keuangan juga terkontraksi sebesar 1,3% lebih dalam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,5%.

ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta. 

ULN ini tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,5% terhadap total ULN swasta.

"ULN Indonesia pada triwulan II-2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 31,8 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 33,8 persen," ucap Erwin Haryono.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7% dari total ULN. 

Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. (ant/moc)