Gemapos.ID (Jakarta) - Langkah KPU RI memperbolehkan kegiatan kampanye politik di Kampus pada Pemilu 2024 mendapat apresiasi dari politisi Partai Kebangkitan Nasional, Gede Pasek Suardika. 

Menurutnya, selain menjadi ajang pendidikan politik bagi mahasiswa, kampanye di kampus juga menjadi ajang adu gagasan terkait kondisi bangsa.

Ha ini diungkapkan dalam Dialog Virtual Pemilu yang diselenggarakan oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang mengusung tema "Songsong Pemilu 2024: Seberapa Penting Kampanye Politik di Kampus", Kamis (12/8/2022).

Turut hadir sebagai pembicara Kepala Bagian Pendidikan Pemilihan KPU RI Arif Ma'ruf, dan Pengamat Politik UGM, Arie Sujito.

Dalam kesempatan tersebut, Gede Pasek Suardika, menyampaikan, kampanye di kampus bisa menjadi ajang bagi politisi dan Partai Politik untuk berdebat secara akademik terkait persoalan bangsa. 

Di dalam kampus, nantinya program dan ide para politisi atau Partai Politik bisa diadu dan dikritisi habis-habisan oleh masyarakat kampus.

"Kita ketahui di kampus itu masyarakat akademik. Jadi ketika ada kampanye di kampus tentu para politisi atau partai politik siap-siap programnya harus dikritisi habis-habisan oleh Mahasiswa atapun dosen-dosen dan guru besar. Dengan kondisi seperti ini, tak jarang politisi yang tidak mempunyai ide dan gagasan tidak akan mau ke kampus," terang Gede Pasek Suardika.

Lebih lanjut, Gede Pasek Suardika, juga menyampaikan, kampanye di kampus juga menjadi ajang bagi mahasiswa terlibat aktif dalam politik. 

Selama ini, menurutnya akibat tinggalan rezim Orde Baru, mahasiswa atau masyarakat kampus harus berjarak dengan politik. Padahal politik merupakan sesuatu yang penting.

"Pembangunan jalan, ketersediaan pangan, pembayaran uang kampus, merupakan bagian dari keputusan politik. Jika Mahasiswa dan masyarakat kampus berjarak dengan politik. Maka nantinya yang menguasai politik adalah orang-orang yang tidak memiliki ide dan gagasan dalam memerintah Republik Indonesia," terang Gede Pasek Suardika

Terkait ancaman bahwa ketika ada kampanye politik, kampus akan tercemar oleh limbah politik, dia menyebut hal itu tidak sepenuhnya benar. 

Menurut Gede Pasek Suardika, kampus sebetulnya tidak strategis dijadikan tempat kampanye. Hal ini karena bisa saja kampus tempat politisi berkampanye tersebut tidak berada di Daerah Pemilihan (Dapil).

"Esensi dari kampanye di kampus adalah pertarungan ide dan gagasan. Misalkan terkait pangan, bagaimana politisi dan Partai Politik memandang kebijakan pangan Indonesia. Nah, hal-hal demikianlah yang diperdebatkan di kampus. Kalau secara hitung-hitungan lebih enak kampanye di Dapil dari pada dikampus," tegas Gede Pasek Suardika. (rk/rls)