Gemapos.ID (Jakarta) - Untuk mencegah meluasnya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, Pemerintah kini tengah berupaya mempercepat vaksinasi dan pemberian obat.

Hal tersebut, di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, hari ini (20/6/2022).

“Saat ini upaya pemerintah yakni secepatnya melakukan pengadaan dan distribusi vaksin dalam jumlah besar dan segera melakukan vaksinasi kepada hewan ternak. Dengan ini diharapkan herd immunity bisa segera tercapai,” katanya.

Diketahui, hingga 18 Juni 2022 lalu, penyakit PMK telah menyebar ke 19 provinsi dan 199 kabupaten/kota. Sedangkan, untuk jumlah kasus sakit sebanyak 184.646 ekor, sembuh 56.822 ekor (30,77 persen), pemotongan bersyarat 1.394 ekor (0,75 persen).

Kemudian, untuk kematian 921 ekor (0,50 persen) dan yang sudah divaksinasi sebanyak 51 ekor. Terakir untuk jumlah populasi seluruh ternak yang berisiko dan terancam (sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi) sebanyak 48.779.326 ekor.

Karena itu, Menko Airlangga meminta agar berbagai regulasi terkait PMK segera diselesaikan dan diimplementasikan untuk mencegah makin meluasnya wabah penyakit PMK.

Sebelumnya, pada 14 Juni 2022 lalu, vaksinasi PMK perdana dilakukan di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya akan didorong untuk vaksinasi dasar yaitu 2 kali vaksinasi dengan jarak 1 bulan, serta booster vaksin setiap 6 bulan.

Selain itu, pelaksanaan program vaksinasi tersebut akan dilakukan oleh sekitar 1.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis.

Ke depannya, dibutuhkan sekitar 28 juta dosis prioritas vaksinasi dan sejauh ini yang sudah diimpor sebanyak 3 juta dosis, di mana 0,8 juta dosis dalam proses pengadaan Pemerintah, sedangkan yang 2,2 juta dosis sedang proses refocusing untuk pembiayaan anggarannya.

Sementara itu, penyediaan vaksin dalam 3 bulan mendatang mampu lebih dari 16 juta dosis dari importir penyedia vaksin. Sedangkan, vaksin dalam negeri dari Pusvetma dan dari produsen vaksin dalam negeri lainnya.

“Untuk memenuhi kebutuhan 28 juta dosis sampai akhir 2022, salah satunya Pemerintah akan bekerja sama dengan importir swasta dengan jumlah vaksin yang sesuai kebutuhan dengan kontrol dan pengawasan Pemerintah,” katanya.(ant/ar)