Jokowi Instruksikan Penyederhanaan Ijin Investasi hingga Penyiapan Pemilu

Tangkap layar YouTube Sekretariat Kabinet RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Tangkap layar YouTube Sekretariat Kabinet RI, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Gemapos.ID (Jakarta) - Dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (28/4/2022), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan berbagai arahan untuk menghadapi gejolak ekonomi global. 

Presiden memberikan arahan kepada jajarannya terkait perekonomian Indonesia melalui efektifitas belanja negara, kebijakan ekspor-impor, kemudahan ijin investasi hingga kesiapan penyelenggaraan pemilu.  

Berikut arahan presiden RI Joko Widodo yang juga disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Kabinet RI.

Pertama, jajarannya diminta bekerja fokus menggenjot Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri.

Jokowi mengungkapkan, potensi belanja barang modal dan jasa di pusat berjumlah Rp526 triliun serta di daerah Rp535 triliun. Sehingga jumlah totalnya mencapai Rp1.062 triliun, belum termasuk belanja BUMN yang mencapai Rp420 triliun. 

“Ini angka yang besar sekali. Jangan sampai, sekali lagi, angka yang sangat besar sekali ini dibelanjakan untuk barang-barang impor sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat,” ujarnya. 

“Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor,” tegas Presiden.

Di saat yang bersamaan, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional. 

Presiden juga mendorong pembuatan kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri, serta melakukan pendampingan bagi UMKM agar naik kelas.

Kedua, Presiden meminta percepatan proses hilirisasi Industri yang dilakukan di dalam negeri. 

Misalnya, mendorong daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter sehingga nilai tambah akan meningkat berlipat-lipat dan membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

“Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material (bahan baku), setop,” katanya.

Ketiga, Jokowi mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. 

Menurutnya, pangan dan energi merupakan dua sektor yang sangat krusial ke depannya dan Indonesia memiliki potensi pada keduanya.

“Oleh sebab itu, sekali lagi tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif. Dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan,” ungkapnya.

Keempat, Kepala Negara meminta peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. 

Untuk itu, Presiden meminta agar pelayanan perizinan terus disederhanakan dan dipercepat sehingga akan menarik investasi.

“Kita tidak dapat lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu, kita harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi,” jelasnya.

Kelima, tahun depan, pemerintah kembali memulai defisit di bawah tiga persen PDB sesuai dengan ketentuan regulasi. Karena itu, Presiden meminta agar perencanaan betul-betul dirancang dengan rinci, detail, dan tepat.

“Lakukan penajaman belanja, sehingga kualitas belanja makin baik makin meningkat. Optimalkan penerimaan perpajakan,” imbuhnya.

Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan. Selain itu, percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting yang kedua harus diturunkan.

“Peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, dan juga up-skilling dan re-skilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif,” lanjutnya.

Ketujuh, Presiden meminta jajarannya mempersiapkan pelaksanaan pemilu, yang tahapannya dimulai pada bulan Juni tahun 2022. 

Presiden meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Termasuk tentu saja dukungan anggaran baik dari APBN dan APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancer,” tandasnya. (rk)