Gemapos.ID (Jakarta) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh pejabat dan aparat sipil negara (ASN) untuk menyelenggarakan acara buka puasa bersama semasa bulan Ramadan dan gelar griya (open house) pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan pers terkait kebijakan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Panduan Protokol Kesehatan Ramadan dan Idul Fitri di Jakarta, hari ini (23/3/2022).

"Untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kami masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama dan juga open house," kata Presiden.

Ia mengatakan meskipun masih ada sejumlah pembatasan bagi pejabat dan pegawai pemerintahan, perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia hingga kin terus membaik.

Selain itu, pemerintah juga telah memutuskan untuk mengambil beberapa pelonggaran, salah satunya ialah PPLN yang tiba melalui bandara di Indonesia tidak perlu lagi menjalani karantina, namun wajib melakukan untuk tes usap polymerase chain reaction (PCR).

"Kalau PCR negatif, langsung keluar dan bisa beraktivitas. Kalau tes PCR positif, akan ditangani oleh satgas COVID-19," tegasnya.

Sementara itu, pemerintah juga mempersilakan umat muslim melaksanakan salat tarawih di masjid dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. 

Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri, masyarakat juga boleh mudik lebaran dengan syarat telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dua dosis dan satu dosis penguat (booster), serta menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

"Semoga tren yang semakin membaik ini dapat kita pertahankan. Saya minta kita semuanya tetap jalankan protokol kesehatan, disiplin memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak," ujarnya.(ant/ap)