Gemapos.ID (Jakarta) - Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam menyayangkan pernyataan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang menganggap penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 masuk akal.

"Sikap Ketum PBNU ini seolah-olah menegasikan komitmennya untuk lebih fokus pada politik kebangsaan dan menghindari politik praktis," katanya di Jakarta pada Senin (28/2/2022).

Bahkan, ucapan Yahya Cholil Staquf dinilai bertolak belakang dengan sikapnya saat baru terpilih sebagai Ketum PBNU pada Desember 2021.

Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar di Indonesia, wajib ikut menjaga konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUNRI) 1945. 

Warga ini menggantungkan harapan kepada NU untuk menjalankan kewajibannya, sehingga Yahya Cholil Staquf tetap mempertahankan daya kritisnya, terutama saat menanggapi berbagai wacana dan usulan yang bertentangan dengan konstitusi negara.

"Di tengah melemahnya basis kekuatan masyarakat sipil, banyak kalangan berharap pada independensi dan netralitas kepengurusan PBNU yang baru di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Sebagai penjaga keseimbangan politik bangsa, PBNU memang harus dekat dengan kekuasaan, tetapi PBNU tidak boleh kehilangan daya kritisnya," tuturnya,

PBNU harus tegas terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dengan mengingatkan para elite politik untuk tunduk kepada konstitusi.

"Warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara umum tentu menyadari bahwa aturan konstitusi harus dijalankan dengan basis kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi dari semua kalangan anak bangsa. Sebagai kekuatan Islamic-based civil society terbesar di Indonesia, PBNU harus mengawal itu semua," ujarnya.

PBNU harus mencontoh pimpinan Muhammadiyah tegas mendorong para elite untuk patuh terhadap konstitusi, demi menjaga praktik demokrasi di Indonesia berjalan secara adil dan terbuka.

Sebelumnya, Yahya Cholil Staquf  mengucapkan wacana penundaan Pemilu 2024 sebagai sesuatu tang masuk akal di Pasaman Barat, Sumatera Barat pada Minggu (27/2/2022).

Alasannya, Indonesia masih menghadapi pandemi Covid-19 dibarengi dengan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," ucapnya. 

.Sebelumnya, tiga pimpinan partai politik (parpol) seperti  Ketum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mewacanakan penundaan Pemilu 2024. 

Hal ini direspon oleh Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto. (ant/adm)