Berikut Saran Pengamat Energi Terkait Konflik Rusia dan Ukrania

Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengusukan harga acuan bahan bakar (BBM) di Indonesia kembali dihitung kembali oleh pemerintah akibat konfllik Rusia dan Ukrania.
Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengusukan harga acuan bahan bakar (BBM) di Indonesia kembali dihitung kembali oleh pemerintah akibat konfllik Rusia dan Ukrania.

Gemapos.ID (Jakarta) - Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengusukan harga acuan bahan bakar (BBM) di Indonesia kembali dihitung kembali oleh pemerintah akibat konfllik Rusia dan Ukrania. 

 "Sebagai negara net importer, Indonesia tidak diuntungkan sama sekali atas kenaikan harga minyak tersebut. Bahkan, membumbungnya harga minyak justru merugikan dan memperberat beban APBN," katanya pada Minggu (27/2/2022). 

Harga minyak dunia sempat melonjak hingga menjadi US$105 per barel akibat ketegangan antara Rusia dan Ukrania yang berimbas kenaikan harga BBM di Tanah Air. 

Jika harga ini tidak dinaikkan yang berada di bawah harga keekonomian, maka ini akan merugikan keuangan Pertamina. 

Pemerintah bisa memutuskan kebijakan kompensasi atas kenaikan harga BBM kepada masyarakat. Namun, ini akan membebani Anggaran Belanja dan Keuangan Negara (APBN). 

 "Pemerintah harus memutuskan kebijakan terhadap harga BBM untuk mengurangi beban APBN," ucapnya. 

Dengan demikian, pemerintah mesti menaikkan harga Pertamax sesuai harga pasar dan penghapusan premium yang disubsidi pemerintah. Namun, harga pertalite tidak dinaikkan yang disubsidi dari penghapusan premium.

Kenaikan harga Pertalite akan berdampak domino lantaran jumlah konsumen ini sebesar 63% yang meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli rakyat.

Langkah lain perlu dilakukan pemerintah adalah menyesuaikan Indonesia Crude Price (ICP) secara proposional sesuai dengan perkembangan harga minyak dunia.

Sebelumnya, Pertamina menyatakan perusahaan ini akan konsisten mempertahankan kinerja operasional hulu sampai hilir. Kebijakan ini untuk meningkatkan ketahanan energi dan menjaga stabilitas suplai untuk memenuhi kebutuhan nasional saat peningkatan harga minyak mentah dunia.

 Pertamina mempunyai sumber pasokan minyak mentah, produk BBM, dan elpiji bervariasi dari dalam negeri dan negara lainnya, sehingga memiliki fleksibilitas suplai.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen memonitor pergerakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik Rusia dengan Ukraina. Pasalnya, sebagian minyak mentah dan bahan bakar minyak Indonesia berasal dari impor.

ICP sudah mengalami kenaikan selama enam terakhir mulai Agustus 2021 mencapai US$67 per barel dan terus meningkat setiap bulannya hingga Januari 2022  mencapai US$85,9 per barel.(ant/moc)