Gemapos.ID (Jakarta) - Terkait pemindahan aparatur sipil negara (ASN) pusat ke ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Keman PANRB) telah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke ibu kota negara Nusantara, di Kalimantan Timur.

Sementara itu dalam keterangan rilis Kominfo, dikutip hari ini (26/2/2022), Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatik, Usman Kansong menjelaskan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan dalam dua skema.

"Tercatat ada 118.000 hingga 180.000 ASN yang akan pindah, bergantung pada skema mana yang diterapkan. Ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi kesimpangsiuran isu sekaligus melibatkan para ASN untuk mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi," jelas Usman.

Ia menjelasakan, hasil kajian ini, perlu disampaikan ke seluruh ASN dalam beragam cara. Konten kreatif misalnya, berupa infografis, meme, virtual tour melalui diorama atau desain kota IKN.

"Kita juga menceritakan visi misi IKN dengan cara storytelling, sehingga kesan yang diterima ASN bukan merupakan keharusan namun cenderung persuasif," jelasnya.

Konten-konten kreatif yang dikemas, kata Usman bisa bersumber dari konten formal seperti siaran pers, konferensi pers, pernyataan Presiden, maupun narasi dari kementerian dan lembaga yang kemudian ditampilkan pada laman IKN.

Ia mengatakan, narasi utama yang perlu konsisten ditegaskan adalah mengapa ASN harus pindah. Ia mengungkapkan, karena pemindahan IKN adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan Indonesia-sentris demi keadilan dan kesejahteraan. 

" Ini narasi yang kita gaungkan untuk semua kalangan," ujarnya

Ia juga menjelaskan, pemindahan ibukota ke Nusantara bukan sekedar memindahkan ASN dan tidak hanya membangun gedung pemerintahan, namun merupakan lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi menuju Indonesia maju.

"Kita perlu menanamkan visi tadi kepada seluruh ASN, agar proses pemindahan ini menjadi tujuan kita bersama untuk pemerintahan yang lebih baik," jelasnya.

Sementara itu, ia juga tak menampik, kebijakan pemindahan ASN ke IKN menjadi tantangan tersendiri karena salah satu publik yang terdampak dari dalam pemerintahan.(cbn/ar)