Gemapos.ID (Jakarta) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencananya Presiden Jokowi akan meluncurkan program yang mewajibkan pemerintah untuk berbelanja produk dalam negeri pada awal Maret mendatang.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Sulawesi Selatan yang dipantau secara daring di Jakarta, hari ini (24/2/2022).

"Ada program pemerintah, sebentar lagi akan di-launching oleh Presiden, mungkin 7, 8, atau 9 Maret ini, yaitu bagaimana belanja pemerintah itu wajib hukumnya, saya ulangi, wajib hukumnya untuk beli melalui e-katalog," katanya.

Luhut mengatakan dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembelian produk dalam negeri oleh pemerintah adalah sebesar Rp400 triliun melalui e-katalog dan toko daring pada 2022. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri serta menggerakkan UMKM.

"Kita punya belanja, government procurement (pengadaan pemerintah) itu Rp1.170 triliun per tahun dan tiap tahun angka itu meningkat. Itu hampir sama dengan 90 miliar dolar AS, angka yang sangat besar sekali," ujarnya.

Menurutnya, melalui program tersebut, di mana sebesar Rp400 triliun dibelanjakan di dalam negeri, maka akan dapat memberi dampak pertumbuhan ekonomi hingga sebesar 1,71 persen.

Itu karena, program tersebut dinilai akan dapat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja. Demikian pula turut menggerakkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu UMKM.

"Saya lapor ke Presiden (soal dampak ekonomi) 1 persen itu. Artinya, peran UMKM ini sangat besar sekali," katanya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menjelaskan pihaknya akan mempermudah mekanisme pengelolaan e-katalog untuk belanja pemerintah pusat dan daerah.

Ia juga mengatakan bahwa struk belanja daring bisa digunakan untuk pertanggungjawaban keuangan.

"Bapak ibu bisa belanja lewat online, struk bisa digunakan pertanggungjawaban keuangan melalui pemesanan sehingga jadi transparan," katanya.

Selain itu, pemasukan barang di e-katalog kini bisa dilakukan tanpa negosiasi harga dan tidak ada pembaruan kontrak.

"Arahan Presiden dan Pak Menko, mekanisme pasar, jadi nanti bisa sebanyak-banyaknya kita daftar," katanya.

Dengan itu, ia menargetkan hingga Maret nanti akan ada 200 ribu produk di e-katalog dan 1 juta produk hingga akhir tahun 2022.

"Kalau kemarin setahun hanya 52 ribu produk sampai 90 ribu produk per tahun targetnya. Per tadi pagi kami lapor, sudah terdaftar 150.399 produk," pungkasnya.(ant/pa)