Gemapos.ID (Jakarta) - Terkait Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kepegawaian KPK. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengatakan Peraturan tersebut, tidak bertujuan mencegah secara inkonstitusional terhadap pihak-pihak tertentu untuk bergabung menjadi pegawai aparatur sipil negara (ASN) KPK.

"Perkom ini bersifat umum dan patuh menginduk pada peraturan tentang ke-ASN-an yang berlaku. Tidak ada maksud sama sekali untuk mencegah secara inkonstitusional pihak-pihak tertentu bergabung menjadi pegawai ASN KPK," kata Cahya dalam keterangannya di Jakarta, hari ini (11/2/2022).

Cahya menjelaskan, bahkan, KPK justru berharap para alumni lembaga antirasuah tersebut dapat berkiprah di berbagai upaya pemberantasan korupsi, melalui tugas dan fungsinya masing-masing, baik di kementerian, lembaga, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.

Penerbitan Perkom, yang telah diundangkan sejak 27 Januari 2022, merupakan upaya KPK dalam menerapkan tata kelola kepegawaian dan mengacu pada pendekatan sistem merit sebagaimana berlaku di manajemen ASN.

"Dengan demikian, penyusunan Perkom ini pun merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)," jelasnya.

Diketahui, dalam Perkom tersebut disebutkan salah satu syarat menjadi pelamar pegawai KPK adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pegawai komisi, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Sementara itu,  Pasal 11 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa salah satu persyaratan mengikuti seleksi menjadi pegawai ASN KPK adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai komisi, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

"Rincian syarat-syarat untuk dapat menjadi pegawai ASN KPK dalam Perkom ini tetap mengadopsi Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017," katanya.

Ia juga menjelaskan terdapat penyesuaian dalam Perkom tersebut menambahkan frasa “Pegawai Komisi". Hal itu dilakukan karena pegawai komisi sebelum ASN tidak termasuk dalam kategori TNI, Polri, ataupun PNS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 23 PP Nomor 11 tahun 2017.

Selain itu, langkah itu juga dilakukan mengingat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terjadi setelah PP tersebut diundangkan. Dengan demikian, Cahya menekankan aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk mencegah pihak tertentu menjadi ASN KPK.(ant/ap)