Ditanya Soal Rapat Hak Interpelasi, Ketua DPRD DKI: Kesalahan Saya di Mana?

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi

Gemapos.ID (Jakarta) - Pada 27 September 2021lalu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi pernah meminta Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan soal rapat Badan Musyawarah (Bamus). 

Dikutip dari siaran YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta, hari ini (9/2/2022), Nawawi bertanya soal rapat hak interpelasi terkait Formula E yang awalnya tidak termasuk dalam agenda rapat Bamus. 

"Dapat jelaskan situasi dalam rapat Bamus? Penetapan rapat interpelasi tidak ada di dalamnya?" tanya Nawasi.

Sementara itu, Prasetyo menjelaskan, awalnya rapat Bamus hanya memiliki tujuh agenda pembahasan. Namun, ia menerima tanda tangan dari 33 anggota dari dua fraksi, yakni PDI-P dan PSI terkait hak interpelasi. Kemudian, Prasetyo membawa permintaan tersebut ke rapat Bamus. 

"Kebetulan saya juga mengusulkan hak interpelasi. Ini kan harus dilaksanakan. Forumnya apa? di-bamuskan," jawab Prasetyo. 

"Ada usulan dalam Bamus yang disetujui juga oleh BK pada saat itu. Saya minta persetujuan lho, saya yang pimpin lho (rapat Bamus). Terus kesalahan saya di mana?" lanjutnya. 

Dalam pernyataan tersebut, Prasetyo merasa tidak menyalahi aturan tata tertib sebagai Ketua DPRD DKI dan ikut mengusulkan rapat interpelasi. 

Sebab, ia mendapatkan 33 tanda tangan anggota dewan terkait hak interpelasi yang mempertanyakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Formula E.

"Di satu sisi, saya menandatangani hak interpelasi saya, di fraksi saya. Saya sebagai petugas partai Fraksi PDI-P saya tanda tangan," katanya. 

"Setelah tandatangan, saya pindah ke lantai 10. Saya adalah ketua DPRD, menerima permasalahan, yang mana hak anggota dewan untuk mempertanyakan audit BPK tersebut," lanjut Prasetyo. 

Kemudian, ia mengatakan usul tersebut dibawa ke rapat bamus 27 September 2022. Menurut dia, Nawawi juga ikut dalam rapat tersebut. 

"Saya mempertanyakan, kalian mempertanyakan kepada saya karena ini ada bukti otentik 33 anggota DPRD dari Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI, meminta penjelasan ke Pak gubernur. Pertanyaan saya, salah saya di mana?" katanya.(kmp)