Untuk Optimalkan Serapan APBD, DPRD DKI Jakarta Minta BPPBJ Secepatnya Laksanakan Lelang

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi

Gemapos.ID (Jakarta) - Untuk mengoptimalkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta secepatnya melaksanakan lelang atau tender pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2022.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan belajar dari pengalaman serapan APBD BPPBJ pada tahun 2021 yang hanya mencapai 81,83 persen di mana termasuk 12,18 persen yang masih dalam proses, sehingga sampai saat ini baru terealisasi 69,65 persen.

"Akibat dari tidak tercapai itu, penyerapan kita rendah. Oleh karena itu dari sekarang kita mengharapkan kepada BPPBJ supaya mulai dari sekarang. Kita akan dorong terus mereka untuk sesegera mungkin memulai (lelang tender)," kata Rasyidi, di Jakarta, hari ini (22/1/22).

Ia berharap, dengan percepatan tersebut, dapat meminimalisir faktor-faktor penyebab kegagalan pelaksanaan kegiatan, seperti tidak cukupnya waktu seperti yang terjadi di tahun lalu.

"Kami berharap kegagalan tahun 2021 tidak terjadi di tahun 2022, makanya hari ini kita melaksanakan satu pertemuan untuk mendorong mereka sesegera mungkin melakukan tender," katanya.

Selai  itu, Rasyidi juga meminta agar BPPBJ konsisten menerapkan sistem daring untuk pendaftaran peserta tender, sehingga seluruh persyaratan dapat dipenuhi tanpa terkecuali dan menjunjung tinggi transparansi.

"Kami berharap kalau memang itu sudah merupakan satu aturan, harus tetap diikuti. Kalau sudah pakai sistem daring kita tidak bisa apa-apa. Saya kira kita harus mendorong sistem daring ini," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris BPPBJ Eko Setiawan mengakui memang tahun 2021 lalu banyak faktor yang membuat tender gagal. 

Ia merinci, dari 974 paket dengan nilai Rp7,5 triliun, yang selesai sampai saat ini baru 733 paket senilai Rp5,2 triliun, masih dalam proses 1 paket senilai Rp906 miliar. Sedangkan yang batal ada sebanyak 255 paket senilai Rp1,3 triliun dan 14 paket senilai Rp52 miliar gagal.

"Kami sengaja membagi dua kata. Batal itu sebenarnya sudah pernah diusulkan, kemudian karena satu dan lain hal misalkan duitnya di refocusing atau waktu pelaksanaan tidak cukup, jadi membatalkan. Tidak jadi tender. Kalau gagal, sudah ditender tapi tidak berhasil mendapatkan penyedia," katanya.

Karenanya, Eko mengatakan, beberapa upaya akan dilakukan sehingga penyerapan tahun 2022 bisa lebih baik. Di antaranya, apabila tender sudah dua kali gagal maka bisa menerapkan metode penunjukan langsung.(ant/ap)