Polhukam, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD bersama dengan Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya Aan Kurnia membahas mengenai instruksi Presiden tentang penanganan keamanan laut. Dijelaskan bahwa beberapakali Presiden menginstruksikan agar di laut itu satu komando.
“Kami tadi membahas instruksi presiden untuk menyatukan pemangku dalam penanganan keamanan laut di bawah Bakamla. Jadi, Presiden itu menginstruksikan ketika melantik Kabakamla, pak Aan Kurnia dan sebelum itu beberapakali menginstruksikan agar di laut itu satu komando,” ujar Menko Polhukam Moh. Mahfud MD di Jakarta, Rabu (27/2/2020).
Menko Polhukam mengatakan bahwa nantinya Bakamla akan memegang koordinasi di dalam penanganan keamanan laut. Karena sekarang ada 7 stakeholder yang masing-masing memiliki kapal dan tugas tersendiri seperti Bakamla yang dibentuk berdasarkan UU Angkatan Laut sudah punya polair, kemudian Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan.
“Itu mau dikoordinasikan agar proses penanganan masalah di laut bisa diselesaikan dengan praktis tanpa melanggar itu,” kata Menko Polhukam Moh. Mahfud MD.
“Manajemennya disatukan, baik dari alutsistadan orang-orangnya, nanti akan dikoordinasikan melalui Bakamla sesuai dengan apa yang diisntruksi Presiden. Karena ini menyangkut lintas kementerian yang banyak sekali maka nanti akan didahului dengan pertemuan antar Menko yang punya bawahan-bawahan itu, karena semua Menko itulah yang mendapat perintah dari Presiden untuk menyatukan koordinasi,” sambungnya.(AAN)
