Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR menyatakan pemerintah harus transparan dalam penggunaan anggaran sebesar Rp72 miliar untuk jasa influencer bagi peningkatan sektor pariwisata akibat wabah virus korona. Langkah itu berupa bagaimana pemakaiannya dan tolak ukur keberhasilannya.
“Jika pemerintah tidak memiliki pengalaman dalam menggunakan jasa influencer, maka upaya menggenjot pariwisata akan tetap sulit,” kata Anggota F-PKS, Mardani Ali Sera pada Rabu (26/2/2020).
Pada kesempatan terpisah Menteri Pariwisata Wishnutama mengemukakan anggaran sebesar Rp72 miliar tidak hanya untuk influencer saja, tetapi untuk promosi dan fame trip.
Sebelumnya, anggaran sebesar Rp72 miliar dikabarkan untuk jasa influencer diambil dari total insentif sebesar Rp298,5 miliar. Dari insentof ini juga untuk airlines dan travel agent diberikandiskon khusus sebesar Rp98,5 miliar.
Kemudian, anggaran promosi sebesar Rp103 miliar, kegiatan turisme sebesar Rp25 miliar, dan media relation dan influencer sebesar Rp72 miliar.
Influencer digunakan pemerintah untuk mempromosikan pariwisata yang lesu akibat isu virus korona. Dia berasal dari luar negeri lantaran wisatawan yang akan dibidik berasal dari sana.
“Kita mau pengaruhi market Amerika, tapi pakai influencer dari Indonesia, enggak ngaruh," ujarnya.
Sejumlah negara yang akan disasar pemerintah dengan influencer seperti Eropa, Australia, Timur Tengah, dan India. Namun, negara-negara ini masih dikajinya, tapi negara yang memiliki potensi besar adalah Australia. "Australia itu sudah dekat, visitor banyak, spending-nya gede,” jelasnya. (mam)
