Berikut Pembelaan Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ade Puspitasari menilai pengangkapan ayahnya bukan merupakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ade Puspitasari menilai pengangkapan ayahnya bukan merupakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gemapos.ID (Bekasi) - Putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ade Puspitasari menilai pengangkapan ayahnya bukan merupakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

 

 Pasalnya, saat itu Rahmat Effendi (Pepen) tidak sedang memegang uang sedikitpun.

"Yang di rumah itu saksi semua, KPK hanya membawa badan pak wali, tidak membawa uang sepeser pun," katanya dalam Pelantikan Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kota Bekasi di Graha Girsang Jatiasih, Bekasi Selatan pada Sabtu (8/1/2022).

Ade Puspitasi berpendapat OTT itu dilakukan KPK saat seseorang dipergoki memberi atau menerima suap. Jadi, penangkapan ayahnya bukan termasuk OTT.

"Bahwa pak wali beserta KPK tidak membawa uang dari pendopo. Uang yang ada di KPK itu uang yang di luaran dari pihak ketiga dari kepala dinas, dari camat, itu pengembangan, tidak ada OTT," ujarnya. 

Dengan demikian, penangkapan Rahmat Effendi dianggap Ade Puspitasari adalah pembunuhan karakter. Bahkan, dia menduga Partai Golongan Karya (Golkar) atau partai politik (parpol) berwarna kuning sedang diincar untuk dijatuhkan pihak lain. 

"Memang ini kuning sedang diincar, kita tahu sama tahu siapa yang mengincar kuning," ucapnya.

Parpol berwarna kuning akan dijatuhkan pihak lain lantaran akan berkoalisi dengan  parol berwarna 'orange' pada 2024. Jika koalisi itu terjadi, maka parpol warna lain diprediksi mati.

Pernyataan ini disebutkan Ade Puspitasari untuk memotivasi atau membangkitkan semangat kader Golkar Kota Bekasi. Jadi, kadernya tidak terusik oleh bisingnya gerakan destruktif terhadap kader Partai Golkar Kota Bekasi.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama sembulan orang lainnya ditangkap KPK dengan kasus dugaan korupsi. Dari hal ini diamankan uang sebesar Rp5,7 miliar. Mereka adalah sebagai pemberi:

 

1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);

2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;

3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan

4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.

Sebagai penerima:

5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;

6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;

7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;

8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan

9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

KPK menduga Rahnat Effendi terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pasal yang menjeratnya adalah pasal berlapis.

Untuk tersangka pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka penerima yakni Pepen dkk dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (dtc/mam)