Gemapos.ID (Jakarta) - Pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menyarankan Pemerintah Indonesia memperkuat intelijen digital.

Kebijakan ini untuk mengantisipasi persaingan antara partai dan suhu politik yang mulai memanas pada tahun 2022.

"Meskipun tidak ada pilkada sepanjang tahun ini, ada sejumlah hal yang patut diwaspadai," kata Simon, sapaan akrab Ngasiman Djoyonegoro di Jakarta pada Rabu (5/1/2021).

Hal-hal yang patut diwaspadai adalah persaingan politik antarpartai, suhu politik yang akan memanas.

Pasalnya, pergantian kepala daerah dengan pejabat sementara (pjs.) dari Kementerian Dalam Negeri di sejumlah daerah dan penggodokan politik populisme oleh para pendukung.

Pergantian kepala daerah dengan pejabat sementara merupakan isu yang hangat dibicarakan oleh masyarakat menjelang pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2024. 

Apalagi terdapat wacana TNI dan Polri yang masih merupakan perwira aktif dapat mengisi posisi pejabat sementara hingga pemilihan pada 2024.

Selain itu penguatan intelijen untuk mengawal kematangan transformasi digital di Indonesia sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Kematangan transformasi digital diikuti dengan kematangan ancaman yang mengiringinya.

"Pencurian data pribadi, rekrutmen terorisme secara daring, hingga penyerangan siber yang akan makin intensif dan meluas spektrumnya pada tahun 2022," ucapnya.

Simon mengemukakan penguatan intelijen penting untuk menjaga integritas nasional.

Sejumlah lembaga global dan nasional melaporkan terdapat peningkatan ketimpangan sosial selama pandemi Covid-19. 

Ketimpangan tersebut mencerminkan polarisasi tingkat ekonomi masyarakat.

"Dikhawatirkan situasi ini akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memecah belah bangsa Indonesia," ucapnya.

Isu strategis lainnya adalah kemungkinan instabilitas yang akan terus berkembang berbasis pada analisis dampak Covid-19.

Pandemi yang melanda selama dua tahun ini telah berhasil menunjukkan kelemahan berbagai negara, bahkan negara adidaya.

"Antisipasi serangan terhadap pertahanan negara di dunia siber akan menjadi tren ke depan. Aktor-aktor negara dan nonnegara berlomba-lomba untuk melakukan serangan demi mengumpulkan uang untuk mendukung operasi mereka, bisa terorisme, senjata pemusnah massal, atau peperangan," tuturnya. (ant/adm)