Gemapos.ID (Jakarta) - Kuasa Hukum Habib Bahar bin Smith (HBS), Ichwan Tuankotta berpendapat ancaman pembubaran ceramah Habib Bahar Smith dinilai provokatif dan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Karena, penegakan hukum dilakukam oleh Polri. 

“Polri lah yang harus menegakkan hukum karena dia diberikan hak dan wewenang dari undang-undang untuk berhadapan dengan sipil," katanya pada Sabtu (1/1/2021).

TNI mengurus masalah perang dan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Contohnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dinilai merongrong pemerintahan.

Suatu pendapat yang dikeluarkan Habib Bahar bin Smith dijamin UUD 1945. Bahkan, ini dilindungi oleh UUD 1945. 

Apalagi, ceramah yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith lantaran agama Islam dinilau telah dihiua dan dilecehkan. 

“Biasa saja, (Habib Bahar) tetap konsisten mengatakan yang haqq dan mengingatkan yang batil," tutur Kuasa Hukum Habib Bahar Smith, Aziz Yanuar.

Sebenarnya, Habib Bahar Smith sangat mencintai dan sedih TNI menjadi korban Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kebijakan Kasad Jenderal Dudung Abdurachman patut diapresiasi rakyat Indonesia.

"Yang HBS kritisi hanya dua. Satu tajsim terhadap sang khalik karena itu diduga bentuk penistaan agama dan kedua mengatakan teroris OPM saudara," ucapnya. 

Apalagi, pernyataan Habib Bahar Smith tidak ditujukan kepada TNI dan pribadi, contohnya Panglima TNI Andhika Perkasa tidak terjadi konflik dengan umat Islam termasuk Habib Bahar Smith. 

“Bahkan mendukung TNI yang terus lebih baik," ucapnya. (dtc/din)